DPR pastikan kawal kebijakan tambang di wilayah konservasi

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mufti Anam mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia berharap keputusan ini tidak berhenti sebagai respons sesaat atas sorotan publik, tetapi menjadi awal dari evaluasi menyeluruh sistem perizinan tambang.

“Penutupan ini harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk tidak ugal-ugalan menerbitkan izin tambang. Jangan sampai pemerintah menjadi makelar tambang,” ujar Mufti, dikutip Rabu (11/6).

Ia menekankan Raja Ampat adalah wilayah dengan kekayaan biodiversitas luar biasa dan tak tergantikan. Aktivitas pertambangan di sana, menurutnya, dapat merusak ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati, dan mengganggu kemakmuran masyarakat setempat.

“Yang digali bukan cuma tambang, tapi harga diri kita sebagai bangsa! Raja Ampat bukan untuk ditambang tapi untuk dijaga,” tambahnya.

Langkah pencabutan izin ini dilakukan setelah ramainya kampanye publik bertagar #SaveRajaAmpat yang menyoroti aktivitas pertambangan yang diduga merusak lingkungan. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mencabut izin empat perusahaan: PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Mufti menegaskan penambangan di pulau-pulau kecil juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 27 Tahun 2007, yang melarang kegiatan tambang di wilayah kurang dari 2.000 kilometer persegi (km²).

“Pemerintah harus mendengar suara masyarakat, bukan hanya suara pemilik modal,” kata legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.

Mufti memastikan Komisi VI DPR akan terus mengawal kebijakan pertambangan di wilayah-wilayah konservasi. Ia berharap kebijakan lingkungan dapat dijalankan secara konsisten dan berpihak pada keberlanjutan.