Di tengah ketegangan global, Prabowo bangun konsolidasi politik nasional

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, mantan menteri luar negeri, serta para ketua umum partai politik di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran dinilai memiliki dimensi politik yang lebih dalam daripada sekadar respons terhadap dinamika geopolitik.

Pengamat politik Arifki Chaniago melihat langkah tersebut sebagai bentuk manajemen risiko politik jangka menengah, bukan hanya respons terhadap situasi luar negeri.

“Ini bukan hanya soal perang di Timur Tengah. Ini soal bagaimana Presiden Prabowo mengelola potensi dampak politik di dalam negeri. Geopolitik sering kali menjadi pemicu tekanan ekonomi, dan tekanan ekonomi dapat dengan cepat berubah menjadi tekanan politik,” ujar Arifki, Rabu (4/3). 

Menurutnya, konflik AS–Iran selalu beririsan dengan isu energi global. Jika harga minyak melonjak dan inflasi meningkat, beban fiskal negara akan ikut membesar. Dalam konteks itu, pemerintah membutuhkan payung legitimasi yang lebih luas agar kebijakan penyesuaian ekonomi tidak dipersepsikan sebagai keputusan sepihak.

“Jika nanti muncul kebijakan yang tidak populer akibat situasi global, pemerintah dapat menunjukkan bahwa langkah tersebut lahir dari pembacaan kolektif para negarawan, bukan keputusan satu figur,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini juga menilai pertemuan tersebut merupakan strategi membangun “tameng politik” terhadap potensi serangan opini publik. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul perdebatan mengenai posisi Indonesia dalam konstelasi global, termasuk keterlibatan dalam blok perdamaian yang dipelopori Presiden AS Donald Trump.

“Serangan AS dan Israel terhadap Iran bisa memperuncing persepsi bahwa Indonesia berada dalam orbit geopolitik tertentu. Dengan mengundang tokoh-tokoh senior, Presiden Prabowo mengirim pesan bahwa arah kebijakan luar negeri tetap melalui pertimbangan luas, bukan karena tekanan dari blok mana pun,” katanya.

Lebih jauh, Arifki menilai pertemuan ini juga merupakan upaya menjaga kesinambungan sejarah kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam politik, kesinambungan sering kali lebih penting daripada sekadar gebrakan.

“Pesannya jelas: kebijakan luar negeri Indonesia tidak berubah hanya karena pergantian presiden. Ada garis kepentingan nasional yang dijaga lintas generasi,” tegasnya.

Menurut Arifki, makna politik utama dari pertemuan tersebut adalah penguatan daya tahan pemerintahan dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam situasi dunia yang semakin terfragmentasi, stabilitas domestik menjadi aset politik yang sangat strategis.

“Dalam geopolitik, yang diuji bukan hanya keberanian mengambil posisi, tetapi juga kemampuan mengelola konsekuensinya terhadap politik dalam negeri. Pertemuan ini adalah bagian dari upaya mengelola konsekuensi tersebut sejak awal,” tuturnya.