Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyiapkan alokasi Rp500 juta per kelurahan pada 2027 untuk mendorong pemerataan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membacakan Tanggapan Wali Kota Kupang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027, dalam Paripurna Ke-10 Sidang I Tahun 2026/2027 DPRD Kota Kupang.
Melalui ANTARA (19/11), Wakil Wali Kota Kupang Serena C. Francis menyampaikan bahwa, pada sisi pendapatan, Pemkot Kupang berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, perluasan pembayaran digital melalui QRIS, pemasangan tapping box, penataan parkir, optimalisasi aset daerah, serta penertiban perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Selain itu, dalam RAPBD 2027, belanja daerah diarahkan pada tujuh prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengendalian banjir, persampahan, penanganan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta peningkatan pelayanan publik.