Migrasi sejumlah kader dari partai-partai mapan, termasuk NasDem dan Golkar, ke PSI dinilai bukan sekadar fenomena perpindahan politik biasa. Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai, fenomena tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh Joko Widodo dalam dinamika kepartaian nasional.
Menurut Arifki, perpindahan kader potensial dari partai besar ke PSI merupakan hal yang sulit terjadi jika tidak ditopang figur mantan presiden. Kehadiran Jokowi di sekitar PSI menciptakan situasi yang tidak lazim dalam peta politik Indonesia.
“Dalam pengalaman elektoral, partai kecil biasanya menghadapi keterbatasan sumber daya, jaringan, dan kepercayaan pemilih. Namun PSI berpotensi melompati hambatan itu karena ditopang figur presiden dua periode,” ujar Arifki, dalam keterangan resminya yang diterima Alinea.id.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai jalan pintas yang sah secara politik. Partai kecil umumnya memerlukan waktu panjang untuk membangun pengakuan publik, tetapi dukungan mantan presiden secara otomatis meningkatkan posisi tawar partai.
“Ini pilihan yang realistis, bukan spekulatif. Ketika mantan presiden berada di belakang partai, kalkulasi politik elite ikut berubah,” katanya.
Arifki menilai, faktor utama yang mendorong politisi kawakan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia bukan semata ideologi atau agenda regenerasi, melainkan kalkulasi rasional membaca arah kekuasaan ke depan.
“Mereka bukan pindah rumah, tapi pindah kendaraan. PSI dipandang sebagai jalur alternatif dengan mesin politik dan pengemudi yang jelas,” ujarnya.
Dalam sejarah politik Indonesia, Arifki menambahkan, figur mantan presiden hampir selalu menjadi jangkar elektoral partai. Ia mencontohkan PDI Perjuangan dengan Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono, serta PKB yang lama bertumpu pada warisan Abdurrahman Wahid.
“Figur seperti Jokowi tidak bisa direplikasi. Karena itu, strategi membangun kekuatan politik melalui partai kecil dengan dukungan mantan presiden sulit ditiru partai lain,” kata Arifki.
Ia menilai, jika Jokowi benar-benar mengambil peran strategis penuh di PSI—misalnya sebagai dewan pembina—maka target partai tersebut tidak cukup hanya lolos ke parlemen. PSI dituntut naik kelas menjadi partai papan menengah dalam satu siklus pemilu.
“Kalau hanya lolos parlemen, itu seperti membuka bandara tanpa rute strategis. Politik alternatif membutuhkan kapasitas kekuasaan, bukan sekadar eksistensi simbolik,” ujarnya.
PSI juga dinilai berpotensi menjadi kendaraan politik utama bagi Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029, baik untuk kembali mendampingi Prabowo Subianto maupun membuka skenario pencalonan lainnya.
Di sisi lain, kemunculan Partai Gerakan Rakyat yang lebih awal mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai turut mempercepat konsolidasi politik nasional. Menurut Arifki, kontestasi menuju 2029 tidak lagi dimulai menjelang pemilu, melainkan jauh lebih awal.
“Kereta 2029 sudah berjalan. Jokowi memilih tidak menunggu di peron, tetapi menyiapkan jalur alternatif sejak dini,” katanya.
Arifki menegaskan, migrasi kader ke PSI menjadi sinyal pergeseran politik nasional dari politik loyalitas menuju politik realisme kekuasaan. Jokowi dinilai memiliki modal politik untuk mengubah partai kecil menjadi kekuatan kompetitif, meski efektivitasnya tetap akan diuji melalui proses elektoral.
