Ketergantungan tinggi Indonesia pada bahan bakar minyak (BBM) di sektor transportasi dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan energi menjelang arus mudik Lebaran 2026. Pada saat yang sama, pemangkasan anggaran pengawasan transportasi juga dikhawatirkan dapat berdampak pada menurunnya aspek keselamatan perjalanan masyarakat.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan sistem transportasi nasional saat ini masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi dan energi fosil.
“Indonesia saat ini masih mengimpor energi. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 860.000 barel per hari,” ujar Djoko, dikutip Rabu (11/3).
Menurut dia, kondisi tersebut membuat sektor transportasi menjadi konsumen energi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2025, sektor transportasi menyerap sekitar 52% konsumsi BBM nasional atau setara 276,6 juta barel.
Djoko menilai dominasi kendaraan pribadi menjadi penyebab utama tingginya konsumsi energi di sektor transportasi. Ia mengutip data Kementerian ESDM yang menunjukkan bahwa sekitar 93% penggunaan BBM berasal dari kendaraan pribadi.
“Sebanyak 40% digunakan sepeda motor dan 53% mobil pribadi. Sementara untuk truk hanya sekitar 4% dan angkutan umum sekitar 3%,” kata Djoko.
Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan pemborosan energi yang besar akibat rendahnya penggunaan transportasi publik.
“Pemborosan bahan bakar luar biasa. Ketika ada program angkutan umum, tampaknya pemimpin kita justru mengesampingkan,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,6% dari total penduduk Indonesia.
Djoko menilai program mudik gratis perlu diperluas, khususnya untuk moda transportasi bus, agar mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi selama arus mudik.
“Program mudik gratis perlu diperbanyak, khususnya untuk bus. Adapun sepeda motor gratis atau motis sedapat mungkin dikurangi karena kontribusinya terhadap pengurangan pemudik sangat kecil,” ujarnya.
Selain persoalan energi, Djoko juga menyoroti aspek keselamatan transportasi yang dinilai berpotensi terdampak pemangkasan anggaran pengawasan.
Ia mengungkapkan hasil ramp check Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Tengah pada Januari 2026 menunjukkan masih banyak pelanggaran pada armada bus pariwisata.
“Dari pemeriksaan terhadap 92 kendaraan di lokasi wisata, ditemukan 57 armada atau sekitar 62% melakukan pelanggaran,” kata Djoko.
Temuan tersebut didominasi oleh pelanggaran teknis kendaraan. Selain itu, ditemukan pula kendaraan tanpa kartu pengawasan, dokumen yang sudah kedaluwarsa, maupun kendaraan dengan dokumen yang tidak lagi berlaku.
Djoko menilai pemangkasan anggaran pengawasan transportasi berpotensi melemahkan fungsi pengawasan di lapangan.
“Jika anggaran pengawasan dipangkas, intensitas dan kualitas inspeksi kendaraan akan menurun. Bus yang tidak layak jalan bisa lebih leluasa beroperasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api yang masih banyak tanpa penjagaan. Data menunjukkan sekitar 78% kecelakaan di perlintasan kereta api terjadi di lokasi tanpa penjagaan.
Sepanjang 2025 hingga awal 2026, tercatat sedikitnya 18 kasus kecelakaan yang melibatkan truk dengan kereta api di perlintasan sebidang.
Djoko menegaskan bahwa penguatan transportasi publik dan pengawasan keselamatan harus menjadi prioritas pemerintah.
“Mengabaikan pengembangan transportasi umum dan memangkas anggaran keselamatan adalah langkah mundur yang berisiko fatal,” kata Djoko.
