Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan kepercayaan publik terhadap institusi hukum adalah fondasi penting dalam menjaga kehidupan berdemokrasi. Menurutnya, kepercayaan ini hanya bisa tumbuh jika masyarakat merasa negara bertindak adil dan sesuai hukum.
“Penegakan hukum yang kuat harus tumbuh berdampingan dengan penghormatan terhadap hak-hak warga,” ujar Puan, baru-baru ini.
Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap integrasi teknologi dalam penegakan hukum. Menurutnya, penggunaan teknologi bukan hanya soal efektivitas, tetapi juga menyangkut akuntabilitas dan perlindungan hak konstitusional warga.
“Kolaborasi antara negara dan pelaku industri harus dilihat bukan hanya dari efektivitas teknis, tapi juga dari perspektif akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak sipil,” kata Puan.
Sebagai Ketua DPR, Puan menegaskan parlemen akan mengawal setiap bentuk pemanfaatan teknologi agar tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan etika konstitusi.
Ia juga menekankan kemajuan digital seharusnya menjadi alat pendukung demokrasi, bukan ancaman terhadap kebebasan sipil.
“Kemajuan teknologi harus menjadi sahabat demokrasi dan tidak boleh berubah menjadi pengawasan,” tutur Puan.