Renduk pascabencana Sumatera siapkan dukungan untuk 200 ribu UMKM

Pemerintah terus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui pengembangan sektor usaha mikro yang masuk dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera. Langkah ini dilakukan karena banyak pelaku usaha mikro kehilangan modal, terganggu aktivitas usahanya, hingga kesulitan kembali menjalankan usaha pascabencana.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  Maman Abdurrahman mengatakan pengembangan usaha mikro menjadi salah satu fokus penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan total dukungan program yang diperkirakan mencapai sekitar Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.

“Kurang lebih pengembangan usaha mikro sekitar Rp900 miliar sampai Rp1 triliun masuk dalam renduk,” ujar Maman dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera dengan Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, program pemulihan ekonomi tersebut difokuskan pada bantuan pengembangan modal usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana yang belum memiliki akses terhadap perbankan. Sebab, banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan untuk kembali bangkit akibat keterbatasan modal dan akses pembiayaan setelah bencana melanda.

“Bantuan ini untuk pengembangan usaha mikro bagi mereka yang belum terakses perbankan. Targetnya sekitar 200 ribu pengusaha mikro selama dua tahun,” katanya kepada wartawan seusai menghadiri rapat Satgas PRR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (25/5).

Dari tiga provinsi terdampak bencana, wilayah dengan jumlah penerima terbesar berasal dari Aceh. Hal ini karena Aceh menjadi salah satu daerah dengan dampak bencana hidrometeorologi paling besar pada akhir 2025, yang turut memukul sektor usaha mikro masyarakat.

Melalui dukungan pengembangan usaha mikro ini, pemerintah berharap masyarakat terdampak tidak hanya pulih dari sisi infrastruktur dan hunian, tetapi juga mampu kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Program tersebut menjadi bagian penting dalam strategi pemulihan pascabencana yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat agar lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan ke depan.