Pengadilan Nasional Spanyol membuka penyelidikan pidana terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz, serta sejumlah pejabat militer senior negara itu.
Mereka diduga terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya terkait serangan terhadap kapal bantuan kemanusiaan yang menuju Gaza, awal Juni lalu.
Penyelidikan berfokus pada serangan yang terjadi pada 1 Juni terhadap kapal Madleen, yang membawa 12 aktivis internasional serta bantuan kemanusiaan. Kapal tersebut dicegat oleh pasukan Israel di perairan internasional sebelum mencapai Jalur Gaza.
Anggota Parlemen Eropa asal Spanyol, Jaume Asens, menyampaikan melalui platform X (dulu Twitter), bahwa penyelidikan ini merupakan bagian dari prinsip yurisdiksi universal, yang memungkinkan pengadilan suatu negara menyelidiki kejahatan serius yang terjadi di luar wilayahnya.
Dalam insiden tersebut, pasukan Israel disebut menggunakan drone, gas air mata, dan melakukan penahanan ilegal terhadap warga sipil. Di antara yang ditahan adalah aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg, dan advokat HAM Prancis-Palestina, Rima Hassan.
Pengaduan terhadap para pejabat Israel diajukan oleh warga negara Spanyol Sergio Toribio dan organisasi Komite Solidaritas dengan Perjuangan Arab. Mereka menilai serangan terhadap Madleen sebagai bagian dari pola pelanggaran sistematis dalam konflik yang tengah berlangsung di Gaza.
Putusan awal pengadilan menyebutkan perlunya kerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta mengkaitkan serangan ini dalam konteks dugaan genosida yang lebih luas di Gaza.
Langkah ini menjadi penyelidikan formal pertama yang dilakukan Spanyol terhadap kepemimpinan Israel terkait perang di wilayah Palestina.
"Ini adalah langkah besar dalam memerangi impunitas. Ketika negara gagal menjalankan kewajibannya, masyarakat sipil harus menghidupkan keadilan sebagai senjata etika, hukum, dan politik untuk melawan kekejaman," ujar Asens.
Jika penyelidikan berlanjut dan mendapat penguatan hukum, Netanyahu serta pejabat Israel lainnya dapat menghadapi risiko penangkapan jika bepergian ke wilayah Eropa.
Hingga saat ini, Pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas penyelidikan yang diluncurkan oleh otoritas hukum Spanyol tersebut.(aa)