Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahannya di Jalur Gaza setelah hampir dua dekade menguasai wilayah tersebut. Keputusan itu diambil sebagai bagian dari proses transisi menuju pemerintahan yang akan dikelola komite teknokrat Palestina.
langkah tersebut menandai perubahan politik penting bagi Hamas yang menguasai Jalur Gaza sejak 2007. Melalui kebijakan itu, Hamas menyatakan siap menyerahkan tanggung jawab pemerintahan sipil kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) sebagai bagian dari pengaturan transisi yang telah disepakati.
Dalam pernyataan yang dirilis Kantor Media Pemerintah Gaza, Ketua Komite Darurat Pemerintah Gaza Mohammed al-Farra mengumumkan pengunduran dirinya sekaligus membubarkan Komite Darurat Pemerintah. Langkah itu disebut bertujuan memperlancar proses transisi administrasi menuju pemerintahan baru.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan keputusan tersebut diambil untuk mendukung proses politik yang sedang berlangsung dan membuka jalan bagi National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) mengambil alih pemerintahan sipil.
"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza untuk menghilangkan dalih bagi pendudukan yang terus melanjutkan agresi dan perang pemusnahan," kata Qassem dikutip dari AFP News.
Ia menambahkan Hamas berharap NCAG dapat segera memasuki Jalur Gaza.
"Kami berharap NCAG dapat segera memasuki Jalur Gaza, dan Hamas menegaskan kesiapannya menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite tersebut demi memastikan keberhasilannya," ujarnya.
NCAG merupakan komite yang dipersiapkan untuk mengawasi administrasi sipil Gaza dalam kerangka rencana yang didukung Amerika Serikat guna mengakhiri perang di wilayah tersebut.
Meski demikian, keputusan Hamas membubarkan badan pemerintahannya tidak berarti kelompok tersebut melepaskan peran politik maupun militernya di Gaza. Langkah tersebut lebih difokuskan pada penghentian peran Hamas dalam pengelolaan pemerintahan sipil sehari-hari.
Ketua NCAG, Ali Shaath, menyambut baik keputusan tersebut dan menyatakan komitenya siap menjalankan tanggung jawab nasional segera setelah sumber daya dan dukungan yang diperlukan tersedia.
Sementara itu, Nickolay Mladenov, pejabat yang mengawasi Board of Peace for Gaza, menilai keputusan Hamas menjadi langkah penting untuk mewujudkan peta jalan penyelesaian konflik.
"Keputusan ini menegaskan pentingnya membawa pembahasan peta jalan menuju penyelesaian yang berhasil. Ini menjadi jembatan antara pernyataan dan implementasi," kata Mladenov.
Ia mengatakan NCAG dapat mulai menjalankan tugasnya setelah seluruh ketentuan pelaksanaan disepakati. Hingga kini, komite tersebut masih berada di luar Jalur Gaza dan belum memasuki wilayah itu. Sejumlah laporan menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan keberatan Israel terhadap masuknya NCAG ke wilayah Gaza.
