Swedia berjuang melawan lonjakan limbah tekstil

Pemerintah Swedia mengumumkan pada Kamis bahwa sebagian pakaian bekas kini diperbolehkan untuk dibuang bersama sampah rumah tangga biasa. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2025.

Langkah tersebut diambil setelah pusat-pusat daur ulang di berbagai kota kewalahan akibat meningkatnya volume tekstil yang dikumpulkan, menyusul diberlakukannya aturan baru Uni Eropa mengenai pemilahan limbah tekstil secara terpisah. Aturan tersebut mengharuskan negara anggota untuk memilah limbah tekstil, selain pemilahan limbah kaca, kertas, dan makanan yang sudah berjalan sebelumnya.

Tekstil yang telah dikumpulkan biasanya akan dipilah untuk digunakan kembali atau didaur ulang menjadi bahan seperti bantalan, isolasi, atau material komposit. Namun dalam praktiknya, fasilitas daur ulang mengalami tekanan berat.

"Sejak awal tahun, jumlah sampah tekstil yang dikumpulkan telah meningkat secara signifikan, dan seiring dengan itu, biaya pemilahan pun meningkat," kata pemerintah Swedia dalam pernyataannya.

Aturan baru Swedia menetapkan klasifikasi tekstil mana yang masih harus dipilah dan mana yang dapat langsung dibuang. Kategori yang boleh dibuang ke tempat sampah mencakup kaus kaki robek, pakaian dengan noda membandel, dan tekstil yang sudah terlalu rusak untuk diproses ulang.

Menteri Lingkungan Hidup Swedia, Romina Pourmokhtari, menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk meredakan beban yang dialami pusat-pusat pengumpulan dan pemilahan tekstil.

Organisasi Humana Sverige, yang bergerak di bidang pengumpulan dan penjualan pakaian bekas, mengonfirmasi lonjakan volume limbah tekstil dalam beberapa bulan terakhir. Kepada kantor berita AFP, Humana mengungkapkan bahwa mereka telah menutup 600 dari total 1.300 titik pengumpulan guna membatasi arus masuk pakaian bekas.

"Mustahil bagi kami untuk menangani semuanya," ujar perwakilan organisasi tersebut.

Situasi serupa juga terjadi di negara-negara Uni Eropa lainnya. Humana menambahkan bahwa pakaian yang rusak dikirim ke pusat pemilahan di Eropa, namun saat ini seluruh sektor tengah mengalami tekanan berat akibat penerapan regulasi baru tersebut.(afp)