Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pendataan yang akurat oleh kepala desa, bupati, dan wali kota di wilayah terdampak bencana agar seluruh bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Tito menyampaikan, dampak bencana di sejumlah wilayah tergolong berat. Banyak rumah warga mengalami rusak berat bahkan hilang akibat luapan air.
“Kita melihat rumah-rumah yang rata. Di sebelah sana ada irigasi, airnya pasti meluap tinggi, tumpah, rumah banyak yang rata. Masih banyak tenda pengungsian,” ujar Tito saat meninjau pembangunan hunian sementara (Huntara) di Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (22/1).
Pemerintah, lanjut Tito, bergerak cepat membangun Huntara sebagai solusi awal bagi warga terdampak yang masih mengungsi. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Waskita Karya, dan Danantara atas dukungan dalam pembangunan Huntara tersebut.
Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga dinilai signifikan karena telah menyiapkan kebutuhan dasar warga terdampak, seperti air bersih, tenda pengungsian, serta logistik makanan.
“Saya berterima kasih kepada Menteri PU, Waskita Karya, dan Danantara yang segera membangun Huntara. Sebelumnya BNPB sudah menyiapkan air, tenda, makanan, dan lain-lain. Semua,” kata Tito.
Sebanyak 168 unit Huntara telah disiapkan di Desa (Gampong) Rumoh Rayeuk dan akan ditambah dengan pembangunan Huntara lainnya oleh BNPB. Selama menempati Huntara, seluruh kebutuhan dasar warga akan ditanggung oleh pemerintah.
“Sementara, makan mereka semua ditanggung. Makan tiga kali sehari. Saya lihat tadi ada nasi, telur, dan macam-macam,” ujarnya.
Selain hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang. Dukungan gotong royong dari berbagai pihak turut mempercepat proses pemulihan.
“Ada juga konsep gotong royong dari berbagai pihak, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi yang membantu pembangunan rumah tetap yang layak,” ucap Tito.
Dalam penyaluran bantuan, Tito menegaskan bahwa pendataan oleh pemerintah daerah menjadi kunci utama. Pemerintah telah menetapkan skema bantuan rumah, mulai dari Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, hingga sekitar Rp60 juta untuk rusak berat.
“Itu memerlukan data dari Pak Bupati, diserahkan ke Pak Gubernur, nanti diserahkan kepada BNPB dan kepada saya. Yang membayar nanti adalah BNPB,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses verifikasi dilakukan secara ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh pihak yang berhak. Badan Pusat Statistik (BPS) turut dilibatkan dalam proses validasi data.
“BPS melakukan validasi, betul atau tidak. Karena pernah satu orang didaftarkan berkali-kali. Makanya perlu proses verifikasi, orang yang tepat menerima,” ujar Tito.
Selain bantuan perumahan, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial lanjutan, antara lain uang lauk-pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan senilai Rp3 juta, serta bantuan ekonomi Rp5 juta bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.
“Kuncinya adalah data. Uang negara harus tertib, diserahkan kepada orang yang benar,” tegasnya.
Kunjungan ke Aceh Utara merupakan bagian dari rangkaian peninjauan ke sejumlah daerah terdampak bencana. Sehari sebelumnya, Tito telah mengunjungi Pidie Jaya dan Bireuen.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala BNPB Suharyanto, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil.
