Apa motif Golkar-PAN wacanakan Airlangga-Zulhas pada 2024?

Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A. Budiyono, memprediksi pertemuan intensif elite Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam 2 bulan terakhir dapat mengasilkan kejutan. Apalagi, keduanya mulai serius mengusung kandidat alternatif pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yakni Airlangga Hartarto-Zulkifli Hasan.

Jika itu terjadi, menurutnya, manuver tersebut bagian dari strategi keduanya agar "disorot" dalam pemilihan umum (pemilu). "Mereka tampak ingin membelah arus opini publik, yang selama ini hanya berputar di tiga nama bacapres (bakal calon presiden)," ucapnya dalam keterangannya, Selasa (6/6).

Diketahui, Partai Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara itu, hingga kini hanya ada 3 kandidat capres yang mencuat, yakni Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Zaenal melanjutkan, Golkar dan PAN mafhum jika elektabilitas Airlangga belum setinggi Prabowo, Anies, dan Ganjar. Karenanya, kedua partai ini disinyalir mengusung tujuan lain di balik wacana menduetkan masing-masing ketua umumnya.

Pertama, ungkapnya, Golkar dan PAN diduga mau durasi "pertarungan" diperpanjang sembari berharap negosiasi di babak lanjutan. Peluang pilpres berlangsung 2 putaran terbuka lebar jika diikuti 3 pasangan calon (paslon) atau lebih.

"Mereka memiliki pengalaman dalam negosiasi di pemilu-pemilu sebelumnya. Paling tidak mereka akan memiliki nilai jual tinggi di putaran kedua jika AH-ZH gagal mengamankan posisi runner-up. Sebab, bila keduanya bergabung ke kubu Prabowo atau Ganjar saat ini, maka di putaran berikutnya langkah politik keduanya tidak akan seluas bila mereka maju sendiri," tuturnya. 

Kedua, sambung Zaenal, majunya Airlangga untuk mewujudkan harapan para kader agar partai kembali besar seperti pada awal-awal reformasi. Apalagi, ia dimandatkan dalam forum internal agar bersaing pada pilpres.

"Dengan bahasa yang lebih direct, Airlangga dituntut setidaknya mendapatkan tiket capres/ cawapres guna mengangkat citra Golkar sebagai partai besar," kata dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Zaenal menerangkan, sindrom Golkar pascareformasi membuat salah satu partai tertua di Indonesia itu kesulitan melahirkan tokoh populer di era demokrasi langsung. Masalah tersebut mesti segera dipecahkan.

"Dengan kelebihan dan kekurangannya, AH saat ini adalah salah satu menteri terpopuler di kabinet. Ini momentum yang harus dimanfaatkan. Pasalnya, momentum di politik tidak datang 2 kali," ujarnya.

Ketiga, PAN mau meneruskan tradisi partai memiliki daya tawar (bargaining) apabila Zulhas, sapaan Zulkifli, menjadi cawapres sekalipun hanya masuk papan tengah. Dicontohkannya dengan pengalaman 2014, Ketua Umum PAN kala itu, Hatta Rajasa, maju sebagai cawapres melalui serangkaian negosiasi.

"Kini, ZH ditantang untuk mewujudkan kembali tradisi itu, di mana PAN dituntut mampu memaksimalkan ruang negosiasi dalam politik yang dinamis," ucap Zaenal.