Bocoran jajaran kabinet kerja Jokowi-Amin jilid II

Dokumen berisi daftar jajaran menteri kabinet kerja jilid II Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali bocor. Sejumlah nama-nama baru berada pada posisi menteri strategis.

Nama Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, Retno Marsudi, hingga Luhut Panjaitan dan Ignasius Jonan masih ada di daftar. Sedangkan, nama-nama baru yang masuk di antaranya Dedi Mulyadi, Yenny Wahid, Angela Tanoesoedibjo, hingga Grace Natalie, Wishutama dan Erick Thohir.

Saat dikonfirmasi Alinea.id, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, membantah daftar nama-nama menteri kabinet kerja jilid II yang beredar tersebut.

"Ini pasti hoax," ujar Karding melalui pesan WhatsApp, Rabu (17/7) malam.

Dia menegaskan, belum ada pembicaraan resmi antar partai-partai koalisi terkait komposisi kabinet. Terlebih, dia memastikan belum ada pertemuan khusus yang membahas kabinet Jokowi-Amin.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto pun menampik kabar tersebut. Airlangga yang kini menjabat Menteri Perindustrian mengelak adanya pembicaraan susunan kabinet.

"Itu semua hak prerogratif presiden," ujar Airlangga yang namanya tercatat di daftar jajaran menteri kabinet terbaru tersebut.

Dokumen berjudul "Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia" dengan lambang Burung Garuda, kembali beredar. Dokumen berisi risalah rapat pengangkatan menteri pembantu presiden dalam kabinet kerja jilid II periode 2019-2024.

Rapat itu diikuti oleh partai koalisi pada Minggu (14/7) pukul 21.00 WIB. Rapat yang bersifat tertutup digelar di Ruang Rapat Sentul City Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Bertepatan dengan pidato Jokowi soal Visi Indonesia.

Dari dokumen itu, rapat dipimpin oleh Presiden terpilih Jokowi. Pramono Anung bertindak selaku sekretaris dalam rapat tersebut.

Hadir dalam rapat tersebut, yakni Presiden terpilih Jokowi, Wapres terpilih Ma'ruf Amin, Ketua Umum Partai Koalisi, Sekjen Partai Koalisi, dan Ketua TKN.

"Menyepakati nama-nama berikut sebagai menteri pembantu presiden dalam kabinet kerja jilid II," tulis dokumen itu.

Berikut daftar kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin berdasarkan dokumen tersebut:

Presiden: Joko Widodo
Wakil Presiden: Ma'ruf Amin

Menteri Kabinet
Menteri Sekretaris Negara: Pramono Anung
Menteri Perencanaan Pembangunan Negara: Arief Yahya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Luhut Binsar Panjaitan
Menteri Perhubungan: Danang Parikesit
Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Ignasius Jonan
Menteri Pariwisata: Dedi Mulyadi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Moeldoko
Menteri Dalam Negeri: Hasto Kristiyanto
Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
Menteri Pertahanan: Agum Gumelar
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia: Yusril Ihza Mahendra
Menteri Komunikasi dan Informatika: Angela Herlina Tanoesoedibjo
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Soffian Effendi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
Menteri BUMN: Dwi Soetjipto
Menteri Koperasi dan UKM: Eva Kusuma Sundari
Menteri Perindustrian: Soetrisno Bachir
Menteri Perdagangan: Budi Waseso
Menteri Pertanian: Arif Satria
Menteri Ketenagakerjaan: Rieke Diah Pitaloka
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Mochamad Basoeki Hadimoeljono
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Nurul Almy Hafild
Menteri Agraria dan Tata Ruang: Arif Budimanta

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhammad Prananda Prabowo
Menteri Agama: Asep Saepudin
Menteri Kesehatan: Hasto Wardoyo
Menteri Sosial: Zannuba Ariffah Chafsoh
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Grace Natalie Louisa
Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah: Abdul Munir Mulkhan
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Abdul Hamid Wahid
Menteri Pemuda dan Olah Raga: Erick Thohir
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko

Pejabat Setingkat Menteri
Jaksa Agung: Mohammad Mahfud MD
Panglima TNI: Hadi Tjahjanto
Kapolri: Muhamad Titi Karnavian
Sekretaris Kabinet: Maruarar Sirait

Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
Kepala Badan Intelijen Negara: Budi Gunawan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Pratikno
Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Wishnutama Kusbandio
 
Kepala Lembaga Non Struktural
Kepala Staf Kepresidenan: Diaz Hendropriyono

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi. Reformasi struktural, agar lembaga-lembaga kita semakin sederhana dan lincah. Apa yang menjadi kunci reformasi birokrasi? Kesigapan melayani. Kecepatan memberikan izin. Karena itulah, lembaga birokrasi yang tidak efisien atau tidak efektif, akan dipangkas. Bahkan, kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, lebih baik dibubarkan saja. Saya ingin tidak ada lagi pola pikir lama yang bekerja secara linier, yang hanya berupa rutinitas, monoton. Pendeknya, tidak ada lagi kerja di zona nyaman. Kita harus berubah, membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kecepatan kita beradaptasi dengan perkembangan zaman. Reformasi birokrasi ini bagian dari ikhtiar kita membangun Indonesia yang adaptif, yang produktif, yang inovatif, dan yang kompetitif.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Jul 15, 2019 at 12:22am PDT