close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Petugas Dinkes Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat pendektesian Covid-19 kepada orang dalam pengawasan di Jabar, Minggu (22/3/2020). Foto Antara/Yulius Satria Wijaya
icon caption
Petugas Dinkes Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat pendektesian Covid-19 kepada orang dalam pengawasan di Jabar, Minggu (22/3/2020). Foto Antara/Yulius Satria Wijaya
Politik
Selasa, 24 Maret 2020 08:28

Demokrat-PKB tolak tes cepat Covid-19 untuk DPR

Etisnya, alat tersebut diperuntukkan secara gratis bagi publik dan tenaga medis.
swipe

Partai Demokrat menolak rencana tes cepat (rapid test) coronavirus baru (Covid-19) untuk anggota DPR dan keluarganya. Lantaran dianggap tidak relevan.

"Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Mas Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono, red), meminta, agar rencana rapid test terhadap anggota DPR dibatalkan. Dan diprioritaskan untuk rakyat dan tenaga medis," kata politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean, saat dikonfirmasi Alinea.id, Selasa (24/3).

Menurutnya, anggota dewan mengarusutamakan rakyat. Apalagi, mereka bisa melakukannya menggunakan "kocek pribadi".

Dirinya juga sangsi dengan keterangan Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar. Jika anggaran untuk tes cepat para legislator berasal dari urunan politisi Senayan.

"Ini, kan, menggunakan alat yang baru datang dari China. Kalau benar sekalipun, itu tak elok. Karena DPR jadi terkesan egois. Tidak mengutamakan rakyat," tuturnya.

Ferdinand pun menyarankan, dana hasil patungan anggota DPR dialokasikan untuk keperluan publik. Seperti pengadaan masker, pembersih tangan (hand sanitizer), dan alat pelindung diri (APD) tenaga medis.

"Tunjukan sesekali, kalau DPR itu wakil rakyat yang peduli rakyat. Bukan yang selalu menikmati fasilitas atas nama rakyat," ucap dia.

Pendapat senada disampaikan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Luqman Hakim. "Sebaiknya, rapid test Covid-19 gratis ini prioritaskan tenaga kesehatan dan masyarakat umum," ujarnya.

Jika tetap terlaksana, dirinya berjanji, seluruh anggota Fraksi PKB takkan mengikutinya. Sebagaimana arahan "sang nahkoda", Muhaimin Iskandar.

"Sikap resmi Fraksi PKB juga akan menolak tes ini. Tidak mungkin sikap fraksi bertentangan dengan ketua umum," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Etisnya, bagi Luqman, alat-alat tes cepat yang dibeli negara diperuntukkan secara gratis bagi masyarakat umum dan tenaga medis. Sebab, anggota DPR mampu mengurus diri dan keluarganya sendiri.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, sebelumnya mengatakan, sebanyak 575 anggota dewan dan keluarganya akan melakukan tes cepat. Diagendakan berlangsung Kamis (26/3) atau Jumat (27/3).

Sumber dananya, klaim dia, hasil patungan beberapa anggota dewan. Bukan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Sekarang episentrumnya bukan lagi di masyarakat. (Namun) di mana-mana. Pusat-pusat pemerintahan juga terkena dan mereka (anggota DPR), juga ingin memastikan," dalihnya.

Artikel ini ditulis oleh :

img
Fadli Mubarok
Reporter
img
Fatah Hidayat Sidiq
Editor
Bagikan :
×
cari
bagikan