DPD soroti kacaunya penyaluran bansos Covid-19

Anggota Komite I DPD RI Abdul Rachman Thaha menyoroti kacaunya sistem penyaluran bantuan sosial pandemi Covid-19. Menurut Abdul, meski pandemi sudah berjalan setahun lebih, namun kesiapan sistem bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan sejenisnya masih saja menjadi persoalan.

"Ambil misal, pengaduan langsung yang saya terima dari banyak warga desa, pembagian BLT (bantuan langsung tunai) yang belum merata antardesa dan antarwarga, dana bansos yang terpotong yang diterima warga, bahkan hilangnya nama dari daftar penerima bantuan," kata Abdul kepada Alinea.id, Senin (2/8).

Abdul mengatakan, secara keseluruhan terdapat sekitar 75 ribu desa di seluruh Indonesia dan tersedia dana sebesar tujuh puluh triliun yang pemerintah pusat ajukan dalam bentuk dana desa. Kata dia, sebagian desa berhasil membangun ketangguhan sosial ekonominya. Tapi tidak sedikit pula pengelola dana desa yang belum menemukan ide-ide kreatif guna memanfaatkan dana bantuan secara lebih optimal bagi kepentingan daerahnya.

Alhasil, lanjutnya, keberhasilan pemanfaatan dana desa dan sejenisnya tampaknya lebih disebabkan oleh prakarsa masing-masing pengelola desa itu sendiri. Bukan berkat panduan dari pusat.

"Hal-hal semacam itu memang tidak berhubungan langsung dengan virus. Bukan hal yang relevan dengan protokol kesehatan dan vaksinasi. Tapi inilah dampak nyata bahwa pandemi klinis berkembang menjadi krisis sosial," ujar dia.

Menurut Abdul, seberapa jauh kompleksitas masalah tersebut masuk dalam sistem nasional penanganan Covid-19, masyarakat punya alasan untuk sangsi. Terlebih ketika pemerintah pusat dan segala satgas bentukannya jauh lebih disibukkan oleh penanganan masalah klinis.

Bahkan, lanjut Abdul, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi belum lama ini malah memantik kegaduhan ala buzzer lewat postingannya di media sosial. Abdul menyebut, isi posting Budi Arie yang sama sekali tidak berkaitan dengan kementeriannya merupakan indikator rendahnya kepekaan akan masalah pelik yang tengah pandemi.

Diketahui, Budi belum lama ini mengunggah karikatur yang memperlihatkan lima jari yang dipasangi berbagai macam karakter dan bertuliskan Demokrat di telapak tangan. Di atas karikatur terdapat tulisan berbunyi "pakai tangan adik-adik mahasiswa lagi untuk kepentingan syahwat berkuasanya". Unggahan itu diakhiri dengan tagar bongkar biang rusuh.

"Begitu pula, hukum yang semestinya bisa turut andil membangun safeguard terhadap segala bentuk penyimpangan keuangan, belakangan ini justru terkesan melunak," tegas Abdul.

Abdul menambahkan, pengentasan Covid-19 harus dilakukan secara fokus. Namun demikian, kata dia, meski pemerintah pusat masih berkutat pada penanganan aspek kesehatan, faktanya berulang kali muncul kebingungan pusat terkait penanganan klinis.

"Pada titik inilah kian relevan wanti-wanti bahwa pemerintah kian terperosok ke jebakan pandemi," katanya.

"Kini saya pikir sudah saatnya para wakil rakyat di DPD memainkan peran lebih besar lagi dalam mendesak pemerintah pusat agar dapat memastikan bahwa sistem penyediaan, penyaluran, serta pemanfaatan dana desa dan dana-dana bantuan lainnya terbangun secara sempurna dari hulu ke hilir," pungkas Abdul.