sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR akan panggil Kementerian ESDM terkait insiden Wadas

DPR akan meminta Kementerian ESDM tidak keluarkan IUP proyek Wadas.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 10 Feb 2022 13:06 WIB
DPR akan panggil Kementerian ESDM terkait insiden Wadas

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, pihaknya akan minta keterangan dari Kementerian ESDM buntut insiden kekerasan terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Menurutnya, hingga saat ini Komisi VII DPR belum mendapat laporan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait usaha penambangan di Desa Wadas tersebut.

Mulyanto menyatakan, Komisi VII akan meminta Kementerian ESDM tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) selama analisis dampak lingkungan (amdal) tidak disusun dengan baik, sehingga menimbulkan penolakan dari warga.

"Pemerintah tidak memaksakan kehendak bila amdal penambangan dan rencana pembangunan Bendungan Bener tidak baik," kata Mulyanto dalam keterangannya kepada Alinea.id, Kamis (10/2).

Menurut dia, pemerintah harus melaksanakan pembangunan dengan pendekatan prosperity approach bukan dengan security approach. Sebab, pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya.  

"Titik masalah terutama terkait dengan penambangan batu andesit, yang sebagian akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. Penambangan ini tidak menyajikan amdal yang akurat dan tidak melaporkan adanya penolakan dari warga. Yang terjadi kemudian justru adalah tindakan aparat penegak hukum yang represif dan intimidatif," ujar Mulyanto.
 
Di sisi lain, politikus PKS ini menuturkan, fraksinya juga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan teror kekerasan terhadap warga. Dia berharap pemerintah segera membangun dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan upaya pembangunan nasional.

"Pembangunan harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan pembangunan yang ugal-ugalan dan sradak-sruduk dengan pemaksaan kehendak terhadap rakyat. Pemerintah harus menjalin dialog dengan masyarakat bukan dengan tindakan keamanan yang menghadapkan moncong senjata kepada mereka," ucap dia.

Mulyanto menegaskan, masyarakat adalah subjek pembangunan dan bukan sekedar obyek penderita dari proses pembangunan. Bahkan, katanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri bekerja hanya menjalankan mandat dan amanat dari rakyat.

"Sehingga pendekatan yang manusiawi yang damai harus dikedepankan pemerintah," katanya.

Sponsored
Berita Lainnya