sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR dukung Polri ungkap jaringan teroris

DPR minta situs-situs penyebar paham radikal diblokir.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Kamis, 01 Apr 2021 07:44 WIB
DPR dukung Polri ungkap jaringan teroris
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung Polri untuk terus mengungkap jaringan teroris. Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, tindakan teroris sangat melukai rasa kemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh seluruh umat beragama.

"Saya mengecam dan mengutuk aksi terorisme yang belakangan terjadi di Tanah Air. Saya mendesak Polri untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia," kata Herman kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

Setelah bom bunuh diri di pintu gerbang Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret, Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Jalan Raya Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Namun, kemarin sore, teroris kembali beraksi di Mabes Polri. Seorang perempuan menodongkan senjata api ke arah polisi dan berhasil menembak mati pelaku.

Herman mengapresiasi kesigapan polisi yang dengan cepat berhasil menindak pelaku. "Petugas pengamanan telah melakukan tindakan yang terukur untuk mencegah eskalasi aksi teror tersebut," kata Herman.

Menurutnya, fungsi intelijen harus terus ditingkatkan. Dia menilai penangkapan terduga teroris belum efektif membenam potensi aksi teror. "Saya meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya," tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Adde Rosi Khoerunnisa membeberkan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), jumlah teroris mencapai 6.000-an. Itu tentu sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

"Saya mendorong agar BNPT dan Densus agar terus menelusuri, menangkap, serta terus melakukan pencegahan dengan menggandeng kementerian/lembaga. Misal dengan Kominfo. Agar situs-situs penyebar paham radikal diblokir sehingga tidak bisa diakses masyarakat," ujar Adde Rosi.

Adde mengatakan, dalam rapat dengan Komisi III DPR, BNPT pernah menyampaikan terkait minimnya anggaran. Tetapi Komisi III DPR berkomitmen selalu mendukung setiap kebutuhan baik untuk penangkapan maupun program deradikalisasi. 

Sponsored

"Secara pribadi saya mendukung agar pengungkapan jaringan teroris ini diusut tuntas sampai ke akarnya serta pemenuhan informasi yang akurat kepada masyarakat agar tidak timbul kepanikan," kata Adde Rosi.

Sedangkan anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, pemberantasan terorisme tidak bisa hanya dengan menangkap tokoh-tokohnya. Pencegahan harus diperkuat. Sebab, terorisme berkaitan dengan ideologi dan pemahaman yang berbeda. Di sini, BNPT harus lebih berperan.

Dia mendorong penguatan BNPT sebagai role model dalam pencegahan terorisme. Wihadi berharap BNPT bisa memberikan program-program yang lebih mengena dengan dasar Undang-Undang Anti Terorisme. 

"Tidak hanya penindakan, tetapi pencegahan dan itu ada di BNPT. Instrumennya sudah jelas ada di UU Antiteroris yang baru," ujar Wihadi.

Setelah mereka meniup peluit...

Setelah mereka meniup peluit...

Kamis, 22 Apr 2021 16:48 WIB
Memutus belenggu generasi sandwich

Memutus belenggu generasi sandwich

Kamis, 22 Apr 2021 14:25 WIB
Burma dan saga biksu-biksu revolusi

Burma dan saga biksu-biksu revolusi

Rabu, 21 Apr 2021 17:33 WIB
Berita Lainnya