Fahri Hamzah sayangkan kepergian Yahya Staquf ke Israel

Kunjungan Rais Aam NU Yahya Cholil Staquf ke Israel untuk menjadi pembicara di forum American Jewish Committee (AJC) Global Forum menuai berbagai reaksi. Kunjungan tersebut telah jadi kontroversi sejak direncanakan.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah turut berkomentar soal kontroversi tersebut. Fahri menilai kepergian Yahya Staquf salah. 

"Pergi ke negara yang dikuasai zionis itu, pertama-tama secara keagamaan itu lebih banyak mudharatnya, apalagi dilakukan oleh elit," ucapnya saat ditemui di rumah dinas Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Komplek Widya Chandra, Jumat (15/6).

Apalagi seperti komitmen kepada Presiden Soekarno yang mustahil mengakui negara zionis. Fahri mengingatkan Bung Karno yang membangun Gelora Bung Karno dan menyelenggarakan Games of new emerging force (Ganefo) adalah bagian untuk memprotes negara-negara yang mengikutsertakan Israel sebagai peserta lombanya.

"Kata Bung Karno kita bikin olahraga sendiri yang tidak ada Israelnya," tukas Fahri.

Mantan Politikus PKS ini menyarankan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa haram kunjungan ke Israel agar tidak ada lagi orang Indonesia yang ke sana. Sebab, kedatangan Yahya Staquf seolah-olah Indonesia mendukung Israel. 

Politikus asal Pulau Sumbawa tersebut bahkan menyebut bahwa Indonesia telah dicopet oleh Israel. "Kita ini kan dicopet sama zionis ini. Satu-satu, siapa yang dianggap bisa dirayu. Kemudian diekspos dipertemukan dengan pemimpin Israel, lalu diumumkan seolah-olah adalah dukungan Indonesia," kata Fahri. 

Menurut Fahri fatwa haram kunjungan ke Israel tidak akan berpengaruh apa-apa bagi Indonesia. Bagi Fahri, Israel adalah negara kecil. 

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan ada sebagian yang mendukung langkah Yahya. Tidak sedikit yang menyayangkan langkah itu terjadi karena menimbulkan kontroversi.

Bamsoet berharap agar setiap orang bisa membuat situasi kondusif. Bamsoet justru menyayangkan sikap dan tindakan elit yang menimbulkan kontroversi, membuat kegaduhan politik menjelang pemilihan legistatif dan pemilihan presiden mendatang.

"Harusnya ada kesadaran untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pesta demokrasi," tandas Bamsoet.