Fraksi PKS minta AS hormati konstitusi Indonesia larang LGBT

Ketua Fraksi PKS DPR  Jazuli Juwaini meminta Amerika Serikat (AS) untuk menghormati konstitusi Indonesia yang melarang praktik LGBTQI+ dan segala bentuk kampanyenya. Menurut Jazuli, rencana kunjungan utusan khusus AS Jessica Stern terkait hak LGBTQI+ memang harus dibatalkan.

"Bagi Indonesia, LGBTQI+ bukan persolan hak asasi manusia tapi penyimpangan moral yang merusak generasi dan tatanan kehidupan yang beradab," ujar Jazuli kepada wartawan, Minggu (4/12).

Jazuli menegaskan, Indonesia adalah negara yang berdasar Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Menurutnya, kebebasan dan hak asasi tidak berarti bebas tanpa batas, melainkan diatur dan dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang yang merujuk pada nilai-nilai agama dan budaya yang diyakini bangsa Indonesia.

"Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang melegalkan dan membenarkan praktek LGBTQI+. Pun kearifan budaya bangsa Indonesia jelas menolak perilaku menyimpang tersebut. Karena jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab," kata dia.

Anggota Komisi I DPR ini menyambut baik sikap kritis masyarakat dan organisasi kemasyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, dan lain-lain yang menolak utusan khusus AS tersebut sebagai bagian dari penjagaan terhadap nilai identitas dan karakter bangsa Indonesia yang relijius dan beradab.

Ke depan, Jazuli berharap pemerintah lebih proaktif menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk diplomasi maupun kampanye dari negara lain terkait LGBTQI+.

"Kita perlu menunjukan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia di hadapan negara-negara lain terkait isu ini sehingga bukan saja kita menunjukkan penjagaan  terhadap karakter dan identitas bangsa, lebih dari itu Indonesia bisa berkontribusi untuk 'melawan' kampanye LGBTQI+ yang marak di dunia," ucapnya.

"Kita tidak ikut campur atas sikap bangsa lain terhadap isu ini dan tetap menjalin persahabatan dengan negara mana pun dalam berbagai aspek positif. Sebaliknya, negara lain juga harus menghormati sikap Indonesia yang jelas dan tegas--by law and constitution--menolak praktek LGBTQI+," tandas Jazuli.