Gerindra singgung moral soal perjanjian Anies dengan Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut perjanjian Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tidak mengikat secara hukum. Menurutnya, perjanjian tersebut lebih kepada moral.

"Kalau saya enggak ngerti secara pribadi apakah ada perjanjian itu benar ada. Kalaupun ada, itu lebih pada gentleman agreement. Itu semacam bukan perjanjian hukum dan lebih mengingat secara moral," ujar Habiburokhman di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Perjanjian antara Anies dan Prabowo kembali mencuat setelah eks Gubernur DKI Jakarta itu maju di Pilpres 2024. Perjanjian itu terjadi tahun 2016 saat Anies maju sebagai calon gubernur DKI.

Dalam beberapa kesempatan, Anies juga menyinggung perjanjiannya dengan Prabowo. Dalam wawancaranya di sebuah televisi swasta, Anies menyatakan tidak akan menjadikan Prabowo sebagai lawan politiknya.

"Dan kalau mau dipatuhi ya monggo, kalau enggak mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan?," sambung Habiburokhman.

Habiburokhman mengaku tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut. Lagipula, kata dia, jika pun perjanjian tersebut benar-benar ada, hal itu tidak bisa dipaksakan seperti layaknya perjanjian perdata.

"Kita enggak tahu, kalau toh ada, siapa yang bisa memaksakan seperti perjanjian perdata," katanya.

Ketimbang memusingkan perjanjian Anies dan Prabowo, Habiburokhman menegaskan pihaknya lebih fokus kepada pemenangan Prabowo di 2024.

"Udah lah, sekarang kami fokus pada bagaimana memenangkan Prabowo sebagai presiden 2024," tandasnya.

Perjanjian antara Anies dan Prabowo sempat disinggung Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyebut jika perjanjian Anies dan Prabowo terkait pilpres.

Menurut Sandiaga, perjanjian itu dibuat pada 2016 lalu di atas meterai. Sandiaga menyebut, perjanjian diteken di malam sebelum pendaftaran Pilkada DKI 2017.

Namun, Perwakilan Anies di Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengaku tidak pernah mendengar adanya perjanjian tersebut. Dia mengklaim, perjanjian yang disinggung Sandiaga bukanlah soal pilpres, namun soal utang-piutang Anies dengan Sandiaga.

"Ada perjanjian utang-piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies, karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjian kalau pilkadanya menang, utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama," kata Sudirman Said kepada wartawan, Senin (30/1).