Gerindra yakin proyek IKN akan mangkrak, ini dasarnya

Rencana pemerintah menarik sumbangan dari masyarakat (crowdfunding) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimatan Timur (Kaltim), dinilai memperbesar risiko proyek mercusuar tersebut. Bahkan, berpeluang menjadi mangkrak.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, pun beranggapan, pembangunan IKN belum siap dari pendanaan. Apalagi, dua konsorsium dikabarkan akan mengikuti Softbank: batal berinvestasi.

"Terkejar dari target enggak? Yang hari ini [dijanjikan bakal menjadi] donatur, yang diomongan dulu, pada 'lari', kan? Kalau tidak terkejar, itu jadi mangkrak," ucap Desmond kepada wartawan, Kamis (31/3).

"Kalau ini mangkrak, apa yang terjadi dengan undang-undang? Ini yang jadi persoalan hari ini dan kita harus prihatin," imbuh dia.

Fakta tersebut, sambung Desmond, juga menunjukkan pemerintah belum siap membangun IKN Nusantara dengan biaya sendiri sehingga mewacanakan crowdfunding.

Makna lainnya, bagi Wakil Ketua Komisi III DPR ini, pemerintah terkesan memaksakan diri meski utang negara semakin menumpuk.

Dirinya lalu mencontohkan dengan pernyataan pemerintah yang mulanya menjamin pemindahan ibu kota takkan mengusik APBN. Namun, belakangan justru sebaliknya bahkan hingga berencana menghimpun dana publik.

"Memang dari awal tidak mampu, kok, karena sumber pendapatan negara kita tidak bagus, kan? Ditunjang oleh utang," jelasnya. "Pertanyaannya, yang terkomunikasi dari awal itu seolah-olah ada yang danain. Kenyataannya, hari ini tidak ada!"

Kritik senada sebelumnya disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Dia menilai, kabar dua konsorsium mengundurkan diri dari proyek IKN menjadi indikasi sulitnya meyakinkan investor terlibat dalam proyek besar dan tanpa sentimen ekonomi. 

"Pemerintah perlu berhitung beban ekonomi jika memaksakan pembangunan masif, terlebih proyek ini sudah berpotensi bermasalah sejak awal," jelasnya, Selasa (29/3) lalu.

Menurutnya, ada berbagai faktor yang menjadi perhatian pemodal sebelum berinvestasi. Kepastian regulasi, adanya infrastuktur dasar, dukungan pemerintah daerah (pemda), hingga permintaan masyarakat, misalnya.