Gus Sholah pertanyakan sikap NU dukung pilpres era Orba

Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Salahuddin Wahid (Gus Sholah) mempersoalkan pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang mengklaim NU sepakat merekomendasikan mengembalikan pemilihan presiden ke tangan MPR RI. 

Menurut Gus Sholah, tak mungkin rekomendasi untuk hal sebesar itu dikeluarkan dan disepakati PBNU hanya lewat musyawarah nasional (munas). 

"Tidak cukup keputusan munas, tetapi (harus lewat) muktamar," ujar Gus Sholah kepada wartawannya di kediamannya di Jalan Bangka Nomor 10, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11).

Lebih jauh, Gus Sholah mengingatkan agar Said Aqil tidak sembarangan mengatasnamakan nama PBNU. Apalagi, banyak warga NU yang tidak setuju dengan rekomendasi tersebut. 

Gus Sholah sendiri mengaku tak setuju mekanisme pilpres kembali ke era Orde Baru. Kalau pemilihan melalui DPR, tidak ada Jokowi. Tidak ada Ahok. Tidak ada Anies Baswedan. Tidak ada Ridwan Kamil. Tidak ada orang-orang bagus. Jadi, yang muncul adalah oligarki," kata dia

Namun demikian, ia mengaku sepakat bila wali kota dan bupati dipilih gubernur. Selain untuk mengurangi biaya kontestasi elektoral, walikota dan bupati terbukti banyak yang tersandung kasus korupsi. "Kalau dipilih DPR juga gagal. Saya usul gubernur yang menunjuk," ujarnya. 

Sebelumnya, Said Aqil menyebut NU rekomendasikan agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Ia mengklaim rekomendasi itu merupakan hasil Munas NU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, pada 2012 lalu. 

Intelektual NU Ulil Abshar Abdalla mengaku sedih PBNU mendukung pemilihan presiden melalui MPR RI. Menurut dia, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu capaian terpenting era Reformasi.

"Ini adalah kemunduran besar bagi demokrasi. NU tidak boleh menjadi bagian dari kekuatan "konservatif" untuk memundurkan demokrasi kita," tulis Ulil di akun Twitternya.