ICW kritik pernyataan Wakil Ketua KPK soal kepala daerah ditunjuk langsung

Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan kritik atas pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait usulan penunjukkan kepala daerah secara langsung oleh pemerintah.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, memaknai pernyataan itu sebagai upaya merenggut hak rakyat untuk terlibat dalam proses pemilihan umum di daerahnya. Pernyataan Alexander itu juga menunjukkan analisis yang dangkal.

"Kesimpulan ini tergambar jelas dari pernyataan Alexander Marwata yang mengusulkan agar meniadakan Pilkada langsung di beberapa daerah, lalu diubah dengan mekanisme penunjukan Kepala Daerah dari pemerintah pusat. Bagi kami, pernyataan itu terlalu melompat dari permasalahan sebenarnya dan dangkal secara analisa," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (15/12).

Menurut Kurnia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung atau menggunakan mekanisme penunjukan, tidak serta merta mengatasi permasalahan korupsi. Hal tersebut justru membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan menguatnya isu nepotisme.

"Kami melihat terdapat analisa yang bengkok dari pernyataan Alex. Contohnya, saat ia menyalahkan Pilkada langsung di tengah maraknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Padahal, problematikanya bukan Pilkada langsung, melainkan pada ruang gelap pembiayaan kampanye, masifnya politik uang, dan rekrutmen partai politik," ungkap Kurnia.

Kurnia menilai, Pilkada tak langsung bukan solusi untuk membenahi permasalahan tersebut. "Melainkan memperbaiki regulasi kepemiluan, sosialisasi anti politik uang kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan integritas partai politik," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai, pilkada di Indonesia masih banyak yang belum menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kapabilitas. Imbasnya, kesejahteraan masyarakat jadi terabaikan karena kepala daerah yang terpilih justru terlibat korupsi, bukan melakukan pembangunan daerah.

Ia menilai, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum siap memiliki kepala daerah melalui sistem pemilihan. Menurutnya, penunjukkan kepala daerah secara langsung bisa menjadi solusi yang jauh lebih efektif.

“Saya yakin jauh lebih efektif dan efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung itu kalau kepala daerahnya ditunjuk langsung,” tutur Alex dalam pidatonya di acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2022, Selasa (13/12).

Untuk memilih kepala daerah tersebut nantinya akan berdasarkan pada peta permasalah di masing-masing wilayah yang sudah dimiliki pemerintah, seperti stunting, pendidikan rendah, fasilitas kesehatan kurang baik, dan sebagainya.

Menurut Alex, selama ini kepala daerah belum kompeten mengatasi masalah-masalah yang sudah terpetakan tersebut dan justru terlibat korupsi. Dengan begitu, ia yakin jika sistem pilkada di wilayah yang belum siap tetap menggunakan sistem pemilihan, maka persoalan tak akan bisa selesai.

Alex pun menyarankan sistem kepala daerah dengan penunjukkan langsung. Kinerja pejabat daerah tersebut akan terus dipantau pemerintah dan segera dilakukan pemecatan jika bertindak menyimpang dan merugikan masyarakat.

“Tinggal tunjuk saja kan manajer yang baik, gaji Rp500 juta. Gak perform satu tahun, ganti pecat, selesai kan. Kalau sekarang kan nggak, nunggu diganti 5 tahun waktunya habis. Sialnya nanti dia kepilih lagi, 10 tahun duit habis tapi masyarakat gak tambah sejahtera,” katanya.