sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

ICW tengarai politik uang masif di Pilkada 2020

ICW menilai keputusan Pilkada 2020 tetap digelar janggal.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Jumat, 02 Okt 2020 16:13 WIB
ICW tengarai politik uang masif di Pilkada 2020
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Pilkada 2020 ditunda. Alasannya, demi keselamatan masyarakat dan menekan potensi kecurangan yang akan terjadi.

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan, praktik politik uang ditengarai bakal semakin masif di tengah pandemi Covid-19, mengingat banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Permasalahan itu dialami oleh berbagai lapisan warga. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga tak selalu lancar. Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh para kandidat untuk melakukan praktik vote buying (jual beli suara)," ujarnya secara tertulis, Jumat (2/10).

Berkenaan dengan itu, Egi berpendapat bukan tidak mungkin kandidat memberikan hal mendesak yang dibutuhkan warga guna mendapatkan suara.

Di sisi lain, sambung dia, politisasi bantuan sosial untuk kepentingan pilkada juga bakal marak, terutama dilakukan oleh petahana.

Selain itu, lanjut Egi, pandemi akan membatasi ruang gerak masyarakat, sehingga pengawasan akan semakin melemah. Sekalipun dipaksakan, risiko penularan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, katanya, praktik kecurangan akan semakin marak.

Alasan berikutnya, pilkada di tengah wabah juga berisiko menurunkan partisipasi rakyat. Sebab, Egi memprediksi kemungkinan besar warga lebih memilih di rumah daripada terlibat dan memunculkan risiko tertular Covid-19.

"Ikut hadir di bilik suara dengan protokol kesehatan sekalipun, tetap tidak mengurangi risiko dan ancaman kesehatan dan nyawa mereka. Rendahnya partisipasi warga akan menurunkan kualitas dari pilkada itu sendiri, sekaligus mencerminkan terdapat permasalahan di balik prosesnya," jelasnya.

Sponsored

Padahal, jelas dia, untuk menunda pilkada sangat terbuka lebar. Dalam penjelasan Pasal 201A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2020 dinyatakan bahwa Pilkada dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Keputusan untuk tetap melaksanakan pilkada juga menjadi janggal apabila melihat pemilihan kepala desa (pilkades) yang diputuskan untuk ditunda dengan alasan keselamatan warga, sementara pilkada tetap dijalankan," katanya.

Pihaknya menduga terdapat kepentingan lain di balik keputusan tersebut. "Sudah menjadi rahasia umum bahwa pilkada merupakan ajang transaksi kepentingan bagi para cukong," pungkasnya.

Berita Lainnya