sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Isu alutsista Rp1.760 T disebut dimainkan lawan politik Prabowo

Isu ini sengaja dihembuskan lantaran Menhan Prabowo Subianto berpeluang maju sebagai capres dalam Pilpres 2024.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Senin, 07 Jun 2021 06:24 WIB
Isu alutsista Rp1.760 T disebut dimainkan lawan politik Prabowo

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai, berpolemiknya rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) Rp1.760 triliun dihembuskan lawan politik melalui proksi. Pangkalnya, kans Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kembali maju dalam pemilihan presiden (pilpres) masih terbuka.

"Kelihatannya, sih, dimunculkan dari lawan politik Prabowo," ucapnya saat dihubungi Alinea, Minggu (6/6). "Ya, kita lihat saja, bisa jadi Prabowo sedang mendapatkan serangan dari partai-partai lain karena dianggap menjadi capres/cawapres ke depan."

Ujang menerangkan, posisi Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan membuatnya berpeluang maju dalam Pilpres 2024. "Potensi dia maju tetap tinggi," jelasnya.

"Cuma persoalannya, menang atau tidak, kita tidak tahu," tambahnya. "Karena pertama, tergantung dari pasangan dia siapa; yang kedua, tergantung dari koalisi yang dibangun, partai politiknya apa; yang ketiga, tergantung dari lawan politiknya siapa? Itu semua masih serba mungkin."

Seandainya Prabowo telah resmi maju pada Pilpres 2024, Ujang mengingatkan, isu anggaran jumbo alutsista ini bisa menjadi "amunisi" bagi lawan-lawan politiknya. Ia bakal dipakai sebagai materi kampanye hitam (black campaign).

"Ya, isu ini akan terus digoreng dan jadi 'mainan lawan politik'. Mestinya Prabowo paham itu," tegas akademisi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) tersebut.

Karenanya, siapa pun yang hendak maju dalam Pilpres 2024 tidak melakuka kesalahan. Ujang juga menyarankan Prabowo terbuka tentang rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli alutsista senilai Rp1.760 triliun.

"Kalau itu bukan rahasia negara dan sesuai aturan, ya, buka saja karena bagaimanapun dalam konteks bernegara, kita harus transparan kecuali yang dirahasiakan negara. Ya, kita harus mengungkap apa pun sesuai faktanya," tandasnya.

Sponsored
Berita Lainnya