Jaksa Agung pertimbangkan bubarkan badan bentukan Prasetyo

Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji akan mengevaluasi kinerja Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Burhanuddin menilai badan yang dibentuk pada era Jaksa Agung HM Prasetyo itu kerap disalahgunakan.

"Nanti kita evaluasi. Apakah kita akan bubarkan (atau) diganti program lain? Yang jelas ini program kan tadinya bener. Cuma ada oknum-oknum tertentu yang menyalah gunakan. Tentu akan kita evaluasi," kata Burhanuddin usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Namun demikian, Burhanuddin tidak mau menjelaskan persoalan-persoalan apa saja yang muncul di TP4D. "Kalau hitungannya tidak ada, tetapi semuanya akan merasakannya kok. Anda juga akan meraskaannya TP4 itu benar apa enggak. Itu aja," tuturnya.

Dalam RDP, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengkritik kinerja TP4D yang dibentuk sejak 2015 itu. Menurut Masinton, ada banyak laporan miring yang datang ke DPR terkait TP4D. 

"TP4D jangan jadi sarang korupsi baru. Kalau TP4D memang jadi sarang korupsi, TP4D dibubarin saja," ujar politikus PDI-Perjuangan itu.

Masinton juga berpesan agar Burhanuddin menjaga Kejaksaan Agung supaya tidak disusupi kepentingan-kepentingan politik. "Lakukan penegakan hukum secara profesional. Tugas Jaksa Agung yang sangat berat dan mulia," katanya.

Hal senada juga diutarakan anggota Komisi III Nasir Djamil. "TP4D tolong dievaluasi. TP4 kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Di Yogyakarta, tim TP4D ditangkap. Di daerah saya juga demikian. Jangan kontraproduktif dengan upaya Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi," katanya.