Jawab AHY, PKS sebut tak paksakan Aher jadi cawapres Anies

DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim tidak memaksakan kadernya, Ahmad Heryawan atau Aher, sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut PKS, pembahasan figur cawapres selama ini di Koalisi Perubahan selalu mengedepankan kebersamaan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara PKS Muhammad Kholid, merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang meminta PKS tak memaksakan kadernya, Aher, menjadi cawapres. 

"Tidak ada paksaan dalam memilih bakal calon wakil presiden. PKS sejak dari awal mengedepankan kebersamaan dan rasionalitas dalam menentukan bacawapres," tutur Kholid kepada wartawan, Jumat (27/1). 

Menurut Kholid, PKS juga menghormati keinginan Partai Demokrat yang menyodorkan nama AHY sebagai cawapres dari Anies. Namun, kata dia, PKS mengingatkan bahwa seorang cawapres itu harus bisa membantu kemenangan dalam pesta demokrasi nanti. 

"PKS menghormati aspirasi partai-partai dan pilihan bakal calon presiden. Prinsipnya, PKS akan mendukung siapa pun yang terbaik, yang bisa melengkapi dan mendongkrak peluang kemenangan di Pilpres 2024," ujarnya.

Menurut Kholid, nama Aher disodorkan PKS hanya sebagai satu opsi atau alternatif yang bisa dipertimbangkan dalam pembahasan di koalisi. 

"Pembahasan dalam Koalisi Perubahan sudah sangat baik, tinggal dituntaskan bersama," katanya.

Sebelumnya, AHY menyatakan, menyerahkan keputusan kepada Anies Baswedan terkait sosok calon bakal wakil presiden (bacawapres) yang diusung Koalisi Perubahan. Menurut AHY, sosok bacawapres tidak boleh sekedar kawin paksa.

"Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres (Anies) yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi," kata AHY kepada wartawan, Kamis (26/1).
 
Selain itu, menurut AHY, Anies akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.

"Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan kawin paksa," ucap AHY.