Jokowi dinilai plin-plan dalam menyikapi wacana tiga periode

Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya menegaskan, taat konstitusi dan mengikuti kehendak rakyat dalam merespons usulan tiga periode. Pernyataan tersebut disampaikan di depan para relawannya pada acara Musyarah Rakyat (Musra), Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada Minggu (28/8).

"Saya ulangi, saya taat konstitusi dan kehendak rakyat," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Musra digelar relawan Pro Jokowi (Projo) dengan agenda menampung aspirasi tentang calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, pernyataan "taat konstitusi" ala Jokowi dalam merespons wacana tiga periode "bersayap". Pangkalnya, memungkin dirinya untuk kembali maju apabila UUD 1945 diamendemen.

"'Taat konstitusi' itu pernyataan 'bersayap'. Satu sisi, taat tak boleh maju lagi untuk ketiga kalinya; sisi yang lainnya, kalau konstitusi diubah boleh maju yang ketiga kalinya, itu juga taat konstitusi," katanya kepada Alinea.id, Senin (29/8).

Bagi Adi, Jokowi semestinya bersikap tegas dalam menyikapi wacana tiga periode, yang selalu didengungkan para pendukungnya. Bahkan, seharusnya mendorong relawannya berhenti mendengungkan usulan tersebut.

"Itu wacana basi dan melawan rakyat, mestinya wacana tiga periode disetop. Presiden harus larang relawannya. Tahapan pemilu sudah dimulai, jadwal pemilu serentah sudah disahkah, Presiden tak boleh maju untuk yang keriga kalinya, mau apalagi?" tuturnya.

Adi pun menyesalkan masih berkembangnya wacana Jokowi tiga periode mengingat kondisi ekonomi masih belum baik. "Orang lagi susah ekonominya, BBM naik, harga juga naik, lapangan kerja sulit, masih saja ada yang usul tiga periode."

Pernyataan senada disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie. Dia berpendapat, Jokowi plin-plan dan tidak konsisten dengan  pernyataan "taat konstitusi"

"Saya pikir, Jokowi pemimpin plin-plan dan no consistency atau tak konsisten dengan ucapannya beberapa waktu lalu," ucapnya kepada Alinea.id dalam kesempatan terpisah.

Sebagai informasi, Jokowi sempat mengecam dengan tegas wacana tiga periode, medio 2021. Menurutnya, usulan itu tidak ubahnya ingin menampar mukanya, ingin mencari muka, dan mau menjerumuskannya.

Jerry menilai, Jokowi sebaiknya tidak tergoda dengan rayuan tiga periode lantaran bisa merusak demokrasi dan agar warisan pemerintahan. Sayangnya, pernyataan yang kerap berubah membuat Jokowi bak terpengaruh oleh relawannya.

"Di hati berkata lain, tapi mulutnya berkata lain. Jadi, dia harus tegas dan disiplin. Kalau dia setuju [tiga periode], dia melawan PDIP yang tegas menolak, seakan-akan dia lari dari komitmen partai," paparnya.

Jerry mengingatkan, rata-rata masa bakti kepemimpinan di negara demokrasi lainnya hanya dua periode. Dicontohkannya dengan Meksiko, India, dan Amerika Serikat (AS).

"Menurut saya, tak perlu mengungkit masa jabatan tiga periode. Ada rencana Jokowi jadi cawapres Prabowo? Jadi, tak usah lagi membicarakan soal tiga periode, nanti merusak pemerintahannya sendiri," pungkas Jerry.