Ketemu santri, Puan harap NU jaga NKRI dan Pancasila

Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan santri di Pondok Pesantren Da’arut Thayyibah, di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kamis (3/3). Sehari sebelumnya, politikus PDI Perjuangan ini bertemu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. 

Kehadiran Puan di Ponpes Da’arut Thayyibah disambut hangat oleh para santri. Mereka menunggu Puan di pinggir jalan sambil melantunkan salawat. 

Puan didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang juga Ketua Umum Muslimat NU, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan anggota DPR RI Said Abdullah dan Ahmad Basarah. 
 
"Dalam kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi, Ketua DPR RI, mengucapkan selamat hari lahir ke-96 NU. Semoga NU terus menjadi bagian penting dan garda terdepan penjaga Pancasila dan NKRI sesuai ajaran Islam Ahlussunnah Waljama’ah," kata  ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (4/3).

Di depan para muslimat NU dan santri, Puan mengaku bangga bisa bersilaturahmi dengan keluarga NU di Ponpes Da’arut Thayyibah. Dirinya menyatakan ingin mengikuti jejak kedekatan sang kakek, proklamator RI Sukarno, yakni dekat dengan NU sejak era kemerdekaan dulu. 

"Saya datang untuk meneruskan silaturahmi Bung Karno dengan warga Nahdliyin, khususnya Muslimat NU. Ini pertemuan pertama, insyaAllah bukan yang terakhir," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Tak hanya itu, Puan juga memuji peran Muslimat NU dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan cita-cita nasional secara mandiri. Apalagi Muslimat NU bergabung bersama elemen perjuangan perempuan lainnya, terutama organisasi yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani), sebuah federasi organisasi wanita tingkat nasional. 

"Visi dari Muslimat NU adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera berkualitas, dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jama’ah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diridhoi Allah SWT," ungkapnya.
 
Puan juga menyinggung konsistensi NU yang sejak lahir sampai sekarang menjadi salah satu benteng utama Pancasila dan NKRI. Hal tersebut termuat dalam deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam yang dirumuskan sejumlah kiai pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 1983 di Sukorejo, Situbondo.

"Deklarasi tersebut kemudian ditetapkan pada Muktamar 1984 dalam bentuk penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi dengan menyatakan ‘Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan ini merupakan bentuk final. NU menjadi ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai asas organisasi menegaskan bahwa Pancasila NU adalah mu’ahadah wathaniyah (kesepakatan kebangsaan)," katanya.
 
Menurut Puan, hubungan harmonis serta kedekatan antara kaum nasionalis dan golongan Islam inilah yang menjadi salah satu faktor penting masih berdiri tegaknya Indonesia. Terutama di tengah upaya mempertentangkan antara agama dan negara, antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Bahkan upaya-upaya mempertentangkan negara Pancasila dengan negara Khilafah.

"Sebagai kader NU, para Muslimat NU tentu tidak akan termakan upaya adu domba tersebut. Kader-kader Muslimat NU pasti memegang teguh ajaran tokoh NU, KH. Ahmad Siddiq. Bahwa trilogi ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiah (persaudaraan sesama umat islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan dalam ikatan kebangsaan) dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama umat manusia) adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," jelas Puan.

Di sisi lain, para santri disebut Puan harus bersyukur karena Indonesia sangat kondusif terhadap dunia pendidikan pesantren. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya alumni pendidikan pesantren yang telah berkiprah di berbagai bidang pengabdian bangsa dan negara. Kementerian Agama mencatat kini terdapat 26.973 pondok pesantren tersebar di seluruh daerah di Indonesia pada 2020.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jumlah pesantren di Indonesia pada Triwulan I 2021 ada sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang. 

"Kita juga patut bersyukur, indonesia sudah memiliki UU No. 18/2019 tentang pesantren. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren," katanya.

Puan menyatakan, Perpres Nomor 82 tahun 2021 tentang Dana Abadi Pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren. Puan menerangkan dana tersebut bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari Dana Abadi pendidikan. 

"Presiden RI Joko Widodo, ketika terpilih menjadi Presiden, pada 22 Oktober 2015 secara resmi mengeluarkan Keppres Nomor 22 tahun 2015 yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional," pungkas Puan.