Masih ada peluang di BUMN bagi partai tak dapat kursi menteri dan wamen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju pada pekan lalu. Kabinet Indonesia Maju diisi oleh menteri dan wamen koalisi partai pengusung Jokowi saat Pilpres 2019. 

Meski begitu, tidak semua kursi menteri dan wamen berasal dari partai politik (parpol) pengusung Jokowi pada Pilpres 2019. Sebab, tiga partai yang juga mendeklarasikan dukungan bagi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tidak mendapat posisi sebagai menteri juga wamen. 

Tiga parpol tersebut adalah Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

Tidak mendapat jatah kursi menteri dan wamen, pakar komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai, Jokowi hanya mengakomodir partai-partai yang optimal mengkampanyekan dirinya dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. 

"Selain partai pengusung dengan suara terbanyak, Jokowi nampaknya lebih memilih parpol yang dilihat dia beserta timnya sangat total mengakampanyekan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Anang kepada Alinea.id pada Senin (28/10).

Hanura, PBB, dan PKPI dinilai kurang optimal dalam berkampanye. Makanya ketiganya tidak mendapat jatah kursi menteri dan wakil menteri, seperti PSI dan Perindo.

PSI dan Perindo, kata Anang, lebih aktif dan optimal mengkampenyekan Jokowi - Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 ketimbang ketiga partai tersebut. Salah satunya lewat iklan-iklan di media massa. 

Anang juga menilai, jasa PSI juga cukup besar bagi kemenangan Jokowi. Sebab, PSI berhasil meraup suara dari kalangan anak muda. 

Sedangkan Perindo, lewat kerajaan media Hary Tanoesoedibjo juga membantu elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Amin menjadi semakin tinggi. Sementara kekurangan ketiga partai lain adalah lebih pada distribusi suara di daerah yang berasal dari parpol tersebut. 

"Saya lihat selain PSI dan Perindo sebenarnya ada PBB. Tapi PBB hanya Yusril saja yang all out," ucap Anang. 

Meski Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra terbilang total dalam berkampanye. Bahkan menjadi pembela dalam sengketa hukum Pilpres 2019, tapi Yusril dinilai kurang berhasil mendistribusikan kampanye Jokowi-Ma'ruf di seluruh daerah. 

Kursi BUMN 

Tidak dapat kursi di menteri dan wamen, bukan berarti Jokowi tidak membalas budi. Anang mengatakan, peluang mengisi pos-pos sebagai komisaris BUMN oleh parpol juga masih terbuka. 

Jokowi diyakini akan memilih cara tersebut agar mencegah terjadinya konflik internal atau menimbulkan kecemburuan. Toh ketiga parpol tersebut bakal menerima karena membutuhkan sosok Jokowi, dan jabatan-jabatan tertentu. 

Apabila hal tersebut terwujud, maka kabinet Indonesia Maju kembali lagi dalam posisi kabinet politik transaksional. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Yang kecewa berarti lebih dari 266 juta orang pasti kecewa. Artinya, pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang, dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa,” kata Jokowi.

Menurutnya, ia tak bisa mengakomodasi semua tokoh karena ruang menteri hanya terbatas 34. Jokowi menjelaskan, masukan sejumlah nama tokoh calon menteri kepadanya berjumlah 300 orang. 

Menurut dia, penyusunan kabinet merupakan tugas yang sulit karena harus menyesuaikan beragam latar belakang.