Ketua DPP PKS: Setuju usulan Ketua KPK, nol persen presidential threshold

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan sepakat dengan usulan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dihilangkan atau nol persen sama sekali.

Mardani sepakat dengan pandangan Firli bahwa hilangnya presidential threshold akan langsung berimbas pada rendahnya biaya politik, termasuk korupsi.

"Usulan nol persen setuju. Menata ulang sistem politik nasional termasuk threshold nol persen dan revisi udang-undang partai politik agar feodalisme dapat dihilangkan dari elite negeri ini," kata Mardani saat dihubungi Alinea.id, Senin (13/12).

Menurut Mardani, biaya politik nol rupiah akan terwujud jika pemberantasan korupsi berjalan baik di negeri ini. Sayangnya, kata Mardani, ikhtiar pemberantasan korupsi oleh KPK tidak berjalan dengan baik lantaran penyidik seperti Novel Baswedan 'hengkang' dari komisi antirasuah.

"Pak Firli punya peluang besar mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Tapi perginya Novel dkk (eks penyidik KPK Novel Baswedan) sangat disayangkan.

Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri sempat menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden yang tengah ramai dibahas publik. Adapun ambang batas pencalonan masih dilakukan judicial review oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut diungkap Firli saat memberikan materi di acara Silatnas dan Bimtek anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Partai Perindo yang digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (10/12). Menurut Firli,  hilangnya presidential threshold akan langsung berimbas pada rendahnya biaya politik.

"Sekarang orang masih heboh dengan apa itu parliamentary threshold, president threshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. Tapi 0 persen dan 0 rupiah. Itu kalau kita ingin mengentaskan korupsi," kata Firli.