Survei LPMM: Kinerja pemerintah di dua urusan ekonomi ini memble

Kinerja pemerintah di bidang ekonomi, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan menjaga harga kebutuhan pokok, selama pandemi Covid-19 dianggap memble. Pangkalnya, lebih dari setengah responden survei Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM) menganggap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya pada dua hal tersebut buruk/sangat buruk, masing-masing 67,2% dan 69,4%. 

Bahkan, terang koordinator penelitian LPMM, Alamsyah Wijaya, proporsi responden yang memberikan nilai negatif terhadap penyediaan lapangan kerja sedikit lebih tinggi dibandingkan yang memberikan penilaian positif.

"Namun, penilaian terhadap kinerja pemulihan ekonomi pemerintah yang berdampak terhadap keadaan ekonomi keluarga sangat positif. Hal ini tergambar dengan hampir setengah respoden, yaitu 86,7%, menganggap berhasil dan sangat berdampak positif bagi ekonomi keluarga," imbuhnya dalam keterangannya, Senin (4/3).

Alamsyah menambahkan, ada tiga aspek di bidang ekonomi yang memperoleh penilaian baik dari responden. Perinciannya, pembangunan perdesaan (79,9%), infrastruktur (77,3%), dan di daerah perbatasan (66,2%).

Penilaian baik terhadap kinerja pemerintah dalam aspek pemerataan pembangunan Jawa-luar Jawa dan pengentasan kemiskinan juga positif. Pangkalnya, hasil masing-masing mendekati 60%.

Adapun responden yang keluarganya mengaku sering atau sangat sering mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik pangan maupun nonpangan (listrik, biaya transportasi, sewa rumah, dan sebagainya), angkanya mencapai 28,7% dan 29,3%. Sedangkan yang sering/sangat sering kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak (hingga tingkat SMA/sederajat) dan kesehatan (berobat) masing-masing 26,1% dan 24,9%.

"[Sebanyak] 10,3% responden menilai, keadaan ekonomi keluarganya saat ini dalam sangat menurun dibandingkan dua tahun lalu. Hampir setengah responden (39,2%) menilai, keadaan ekonomi keluarganya saat ini sama saja dengan tahun lalu. Yang menilai lebih baik atau lebih buruk masing-masing 29,9% dan 16,9%," tuturnya. 

Jika dilihat dari empat isu ekonomi nasional yang ditanyakan dalam survei ini, lapangan pekerjaan dan harga kebutuhan barang pokok merupakan dua isu yang dianggap sulit oleh mayoritas responden. Responden yang tidak setuju/sangat tidak setuju dengan pernyataan lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia dan harga barang kebutuhan pokok relatif stabil dan terjangkau mencapai 53,8% dan 48,6%. 

"Banyak responden juga yang tidak setuju bahwa daya beli masyarakat meningkat dan banyak yang setuju bahwa kemiskinan meningkat," jelas Alamsyah. 

Partai politik
Sementara itu, perilaku memilih masyarakat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terkait pilihan terhadap partai politik (parpol), Partai Golkar menempati urutan teratas dengan angka 14,8%. Di bawahnya ada PDI Perjuangan (14,2%) dan Partai Gerindra (13,9%).

Partai lain yang memperoleh suara di atas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%, yakni PKS (4,4%), PKB (4,3%), NasDem (4,1%). Adapun Partai Demokrat (3,3%), PAN (1,7%), PPP (1,4%), Perindo (1,3%), PBB (1,1%), Garuda (1,1%), PSI (0,7%), Hanura (0,4%), Berkarya (0,3%), PKPI (0,2%). Namun, masih ada 32,7% responden dalam survei ini yang tidak menjawab/memilih diam.

Survei LPMM digelar pada 19-31 Maret 2022 dengan melibatkan 2.200 responden, yang merupakan WNI dan memiliki hak pilih. Sampel dipilih secara acak dari total populasi yang sudah memiliki hak pilih.

Sementara itu, margin of error survei ini sekitar 2,12% dengan tingkat kepercayaan 95%. Riset dilakukan dengan media saluran telepon dan dilakukan surveyor terlatih.