Koalisi Anies bergejolak: Demokrat kecewa, bagaimana sikap PKS?

Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) kembali bergejolak. Kini, bermula dari kabar Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memutuskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan, Selasa malam, 29 Agustus 2023.

Partai Demokrat pun bersikap keras atas keputusan itu. Bagaimana dengan anggota koalisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?

Ketua PKS, Almuzammil, Yusuf, menyatakan, pihaknya hingga kini masih komitmen bergabung dalam Koalisi Perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Ini sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS).

"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," katanya dalam keterangannya, Kamis (31/8).

PKS, sambung Almuzammil, juga tetap memedomani Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Yakni, penentuan cawapres ditentukan Anies Baswedan sebagai capres.

"Kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar Pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia," tuturnya.

Lebih jauh, Almuzammil mengakui bahwa belum ada titik temu yang selaras aspirasi anggota Koalisi Perubahan. Ia tidak menjelaskan secara perinci apakah termasuk penentuan cawapres.

"Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Namun, belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama," katanya.

Diketahui, Partai Demokrat kecewa lantaran merasa dikhianati Anies dan Surya Paloh menyangkut kabar Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres. Pangkalnya, sempat menginginkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selaku cawapresnya, 12 Juni 2023.

Keputusan Anies itu pun disepakati Koalisi Perubahan, 14 Juni 2023. "Ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," ungkap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, Kamis (31/8).

Bantah Demokrat
Terpisah, anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said, membantah klaim Partai Demokrat soal AHY ditetapkan sebagai cawapres Anies. Bahkan, walaupun tidak semuanya berpandangan serupa, ada yang mendorong segera dideklarasikan

"Ada yang berpandangan bahwa tidak perlu terburu-buru menetapkan, tapi menunggu menjelang akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama lain," jelas perwakilan Anies dalam Tim 8 ini.

"Perbedaan pandangan antarpartai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," sambungnya.