Koalisi Perubahan masih terganjal keinginan AHY dan Partai Demokrat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024. Artinya, dua partai pendukung Anies, NasDem dan PKS telah menyatakan sikapnya untuk 2024. 

Deklarasi ini dinilai mengurangi kehawatiran Anies bakal gagal sebagai capres. Pangkalnya, sebagai capres yang tidak berasal dari kader partai mana pun, peluang Anies untuk tidak memperoleh tiket cukup besar. 

Namun demikian, menurut analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, deklarasi PKS belum lengkap, sebab masih terganjal dengan keinginan Partai Demokrat di Koalisi Perubahan.

Diketahui, sampai hari ini Partai Demokrat tetap keukeh mendorong nakhodanya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Demokrat mengklaim AHY memiliki kriteria cawapres yang diinginkan Anies. Sebaliknya, PKS tetap mendorong Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres.

"Deklarasi PKS untuk Anies sebagai capres belum lengkap jika tidak adanya kepastian dari Demokrat untuk mendukungnya dengan meriah, ujar Arifki di Jakarta, Sabtu (24/2).

Menurut Arifki, kepastian capres dan cawapres Koalisi Perubahan itu bisa dipercaya oleh publik jika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf, dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) menggelar jumpa pers bersama dengan memperkenalkan Anies. Sebab, Arifki menilai, narasi yang muncul terkait pencapresan Anies masih menguntungkan PKS dan dan NasDem.

"Narasi yang dimainkan oleh NasDem dan PKS cendrung masih menguntungkan partai masing demi kepentingan efek ekor jas Pemilu 2024," katanya.

Arifki menegaskan, kepentingan NasDem dan PKS mendukung Anies sebagai capres tentu realistis. Dua partai ini tidak memiliki kader partai yang bisa diusung sebagai capres dan cawapres. 

Kemudian, pemilu serentak menjadikan kedua partai ini butuh "brand" untuk menarik popularitas capres menjadi keuntungan partai. Namun, kata dia, langkah yang diambil oleh NasDem dan PKS tentu tidak terlalu menarik bagi Demokrat karena memilih AHY yang juga ketua umum dan bakal calon capres dan cawapres. 

"Kepentingan PKS dan NasDem dilevel organisasi sepertinya sudah selesai. Namun, pada level politik mengusung Anies dalam narasi Koalisi Perubahan sepertinya masih mengalami jalan buntu," tegasnya.

Arifki mengatakan, kepentingan Demokrat tentu menginginkan AHY sebagai cawapres Anies. Tetapi, langkah politik itu tidak mudah bagi NasDem yang saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). NasDem, dijelaskan Arifki, tentu tidak ingin kedua kakinya berada di ranah oposisi karena tiga kadernya masih menjadi menteri Jokowi. 

Sebenarnya, tambah Arifki, Koalisi Perubahan perlu meyakinkan publik dengan komitmen tiga partai anggota dengan adanya perjanjian atau batu tulis. Kesepakatan itu tentu perlu diperlihatkan kepada publik agar masyarakat percaya. 

Jika tidak, Koalisi Perubahan bakal berpotensi mencari jalan masing-masing partai untuk memenangkan pemilu. 

"Demokrat tentu dirugikan jika tidak mendapatkan apa-apa dari koalisi perubahan. Jalanya ke partai lain masih terbuka jika ada memberikan garansi yang lebih realistis untuk posisi cawapres," ucapnya. 

Lihat trend

PKS sendiri tetap mendorong Aher sebagai cawapres. Sinyal Surya Paloh untuk mendukung AHY hanya disambut santai oleh Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Allhabsy.

Diketahui, sehari sebelum PKS mendeklarasikan Anies sebagai bacapres, Surya Paloh menggelar pertemuan dengan Anies di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/2).

"Semua bagus," ujar Habib Aboe kepada Alinea.id usai PKS mendeklarasikan Anies di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (24/2) siang.

Aboe juga mengakui jika sampai saat ini partainya masih menawarkan Aher sebagai pendamping Anies. "Ya, kalau dari PKS ya memang Aher ditawarkan ke Tim Kecil (Koalisi Perubahan) itu," katanya.

Menurut Aboe, sejumlah tokoh yang disebut-sebut akan menjadi cawapres Anies mempunyai peluang yang sama. Termasuk munculnya dua nama dari luar Koalisi Perubahan yakni politikus Partai Gerindra sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan kader PPP sekaligus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Semua ada peluang, tergantung presidennya (capres) mau atau tidak," jelas anggota Komisi III DPR ini.

Selain tergantung keputusan Anies, baik AHY, Aher, Sandiaga Uno dan Khofifah akan dilihat ke depan siapa yang lebih cocok atau lebih kuat untuk mendampingi Anies Baswedan. Yang jelas, kata Aboe, cawapres yang diinginkan PKS ialah sosok yang paham ekonomi dan membawa perubahan bagi Indonesia ke depan.

"Itu kita lihat ke depan, tidak ada keputusan sampai saat ini. Hari ini, hari demi hari kelihatan siapa trennya yang lebih kuat. Tinggal perjalanan waktu, tinggal beberapa bulan," tandas Aboe.