Komisi IX DPR desak Kemenkes usut kasus RSUD Subang

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan prihatin dan geram dengan adanya penolakan terhadap pasien hamil yang berakibat hilangnya nyawa ibu dan anak oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang, Jawa Barat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diharapkan segera turun tangan mengusut kasus tersebut.

"Kemenkes harus menindaklanjuti berita ini dengan segera memeriksa RSUD Subang," katanya kepada wartawan, Rabu (8/3).

Menurut Netty, hilangnya nyawa pasien ibu dan bayi dalam kandungannya akibat tak ditangani segera adalah tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian berbagai pihak terkait. 

"Kasus semacam ini tak boleh dianggap enteng dan berlalu begitu saja. Seharusnya RS segera menangani pasien hamil yang kritis, bukan malah ditolak yang membuat mereka harus mencari RS lainnya," ujar Netty. 

Sebagaimana pengakuan dari suami korban, istrinya yang mau melahirkan ditolak masuk ke ruang PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) RSUD Subang untuk mendapatkan tindakan. Pasien ini ditolak dengan alasan pihak RSUD belum menerima rujukan dari Puskesmas Tanjungsiang dan ruang PONEK penuh. 

Penolakan ini membuat keluarga membawa korban menuju RS di Bandung dan meninggal dalam perjalanan. 

"Jika alasan penolakan tersebut benar, maka sangat memprihatinkan. Apakah tidak ada kebijaksanaan dalam prosedural administrasi saat kondisi darurat? Seharusnya setiap pasien dalam keadaan kritis, apalagi Ibu hamil yang akan melahirkan, harus segera ditangani," tutur Netty. 

Oleh sebab itu, Netty meminta Kemenkes memeriksa kasus ini secara transparan dan jangan ditutup-tutupi. Menurutnya, jika ditemukan adanya unsur kelalaian, maka pihak yang bertanggung jawab harus menerima hukuman sesuai aturan berlaku. 

"Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yamg berhadapan dengan nyawa pasien. Jangan sampai terulang lagi. Selain itu, secara keseluruhan, sistem pelayanan kesehatan di RSUD Subang harus diperiksa dan dievaluasi agar tidak menjadi stigma sebagai RS dengan pelayanan buruk," ucap politikus PKS itu. 

Senada, anggota Komisi IX DPR lainnya, Saleh Partaonan Daulay meminta Kemenkes untuk melakukan pemeriksaan serius terkait kasus ini. 

"Pihak rumah sakit harus bertanggung jawab. Harus dipastikan, siapa pun yang bersalah dalam kasus ini harus diberi sanksi. Harus ada tindakan tegas. Tidak boleh dibiarkan dan dilupakan," kata Saleh, Rabu.

Politikus PAN ini mengingatkan agar jangan sampai kasus ini hilang begitu saja. Pemeriksaan yang dilakukan sangat diperlukan. Dengan begitu, kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. 

"Mereka yang bekerja di bidang kesehatan haruslah memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Itulah prinsip dasar dalam pelayanan kesehatan kita," tuturnya.