Ketiga calon presiden (capres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah menjalani debat perdana di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2024, Jakarta, pada Selasa (12/12) semalam. Seluruhnya memaparkan gagasan hingga melontarkan pertanyaan dan pernyataan yang acapkali menyinggung kompetitornya.
Dalam kegiatan berdurasi sekitar 120 menit itu, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, beberapa kali "diserang" pesaingnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Prabowo pun berupaya "mengungguli lawan-lawannya dengan melakukan "serangan balik (counter attack)".
Setidaknya, berdasarkan amatan Alinea.id, ada beberapa pernyataan menarik perhatian yang dilontarkan Prabowo dalam debat tersebut, baik saat menanggapi pesaingnya maupun memberikan jawaban. Berikut ulasannya.
1. Penguatan demokrasi
Mulanya, Anies diberikan kesempatan oleh moderator untuk memberikan tanggapannya atas pertanyaan panelis tentang penguatan demokrasi di saat kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) rendah, padahal parpol menjadi salah satu pilar penting demokrasi. Menurut Anies, persoalannya bukan hanya parpol, melainkan rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi.
Eks Gubernur Jakarta itu lantas menyinggung 3 hal terkait demokrasi: kebebasan berbicara, adanya oposisi yang bebas mengkritik dan menjadi penyeimbang pemerintah, serta proses pemilu yang netral, transparan, jujur, dan adil. Ia berpandangan dua di antaranya sedang bermasalah akhir-akhir ini.
Setelahnya, moderator memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk mengomentari jawaban Anies. Katanya, Anies berlebihan dalam menganalisis problem demokrasi di Indonesia. Ia pun menyinggung proses Anies mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2017.
"Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat, Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur! Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih [jadi gubernur Jakarta]," bebernya.
2. Putusan MK 90
Ganjar berkesempatan menanggapi janji politik Prabowo di bidang penegakan hukum. Sayangnya, kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk bertanya tentang sikap Ketua Umum Partai Gerindra itu tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang memberikan kesempatan bagi cawapres Prabowo cum putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sehingga terbit Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMMK) Nomor MKMK/L/11/2023.
Diketahui, MKMK melalui Putusan 02 menjatuhkan sanksi pencopotan paman Gibran, Anwar Usman, sebagai Ketua MK. Pangkalnya, terbukti melanggar etik berat dalam memproses dan memutus Perkara Nomor 90.
Kendati begitu, Prabowo merespons pertanyaan Ganjar tersebut. "Mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah gimana prosesnya: yang intervensi siapa. Tapi, intinya adalah kita tegakkan konstitusi."
Pertanyaan senada dilontarkan Anies dan kembali ditujukan kepada Prabowo pada segmen berikutnya. Namun, pertanyaannya lebih tajam dengan menyasar perasaan Prabowo mengetahui putusan MK yang melegalkan Gibran menjadi cawapresnya bermasalah secara etika.
Tidak seperti sebelumnya, sekalipun diawali dengan pembelaan berupa tim hukumnya yang menyebut putusan tersebut tidak bermasalah, respons Prabowo kali ini lebih keras. Hal itu tecermin dari kata-kata yang diutarakannya (verbatim) hingga ekspresinya.
"..., tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat diubah, saya laksanakan. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Anda juga paham. Sudahlah, sekarang begini: intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, tidak usah pilih kami! Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry, ye."
3. Polusi udara Jakarta
Prabowo mencoba melancarkan serangan kepada Anies. Ini diawali dengan pertanyaan tentang buruknya kualitas udara Jakarta kala eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu memimpin pada 2017-2022. Prabowo pun kembali mengkritik saat menanggapi jawaban Anies.
"Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya, ya, mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu," cibirnya.
4. Penculikan aktivis '98
Prabowo mencoba membela diri dengan menyudutkan cawapres Ganjar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, ketika disinggung kesiapannya menindaklanjuti rekomendasi DPR pada 2009 terkait pelanggaran HAM berat, termasuk penculikan belasan aktivis pada '98. Sebelum reformasi, Prabowo merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan mengakui melakukan penculikan tersebut.
"Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009, kan? Jadi, sekian tahun yang lalu, kan? Dan masalah ini ditangani justru oleh [calon] wakil presiden Anda (Mahfud MD, red)," dalihnya.
"Saya merasa, bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol (tahanan politik), yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya," kata Prabowo lagi.
Ganjar tampak tidak puas dengan jawaban itu bahkan menilai Prabowo tidak tegas. Sebab, pertanyaannya tidak dijawab, utamanya pembentukan pengadilan HAM ad hoc dan membantu orang tua korban penculikan untuk menemukan pusara anak-anaknya yang tanpa rimba hingga kini.
Prabowo pun meresponsnnya dengan gemas. "Lho kok, dibilang saya tidak tegas?"
"Saya tegas akan menegakkan hak rehabilitasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar! Itu tendensius! Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi, kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya, kita adakan pengadilan HAM," tuturnya.
