Gerindra kembali bermanuver di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Setelah sempat memviralkan pasangan Budi Djiwandono-Kaesang Pangarep untuk Pilgub DKI, partai besutan Prabowo Subianto itu kini mendadak merekomendasikan politikus Golkar Ridwan Kamil (RK) untuk maju di pilgub yang sama.
Ketua harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim rekomendasi untuk RK sudah disepakati di rapat internal Gerindra. Dasco berharap Golkar juga mendorong eks Gubernur Jawa Barat itu bertarung di ibu kota.
"Pasti akan sama, yaitu bahwa RK akan direkomendasi maju di DKI Jakarta,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6) lalu.
Sejak beberapa bulan lalu, RK sudah mengantongi dua surat tugas dari Golkar. Ia diberi kebebasan untuk memilih Pilgub Jabar dan Pilgub DKI Jakarta. Namun, hingga kini RK belum memutuskan gelanggang politiknya yang baru.
Jika RK akhirnya nyalon di Pilgub DKI Jakarta, maka Gerindra potensial menguasai Pilgub Jabar. Saat ini, kader Gerindra Dedi Mulyadi tengah wara-wiri keliling Jabar untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya.
Dalam sigi Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) yang dirilis pada 8 Mei 2024, tingkat keterpilihan Dedi di Pilgub Jabar 2024 mencapai 12,5%, terpaut tipis dari RK yang memperoleh 15,25%. Calon-calon lain elektabilitasnya masih di bawah 5%.
Bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, Golkar dan Gerindra adalah parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi parpol pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Untuk saat ini, PAN dan Demokrat hanya berani mengusulkan kandidat cawagub untuk DKI.
Berbeda dengan Jabar dan DKI, parpol KIM sudah hampir resmi berkoalisi untuk Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2024. Keempat parpol sepakat kembali mengusung petahana Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa sebagai kandidat.
Koalisi pada level pilpres juga potensial direplikasi anggota KIM di Pilgub Jawa Tengah (Jateng). PAN sudah menyatakan mendukung mantan Kapolda Jateng Ahmad Lutfi untuk maju. Lutfi juga masuk bursa kandidat Golkar dan Demokrat. Selain Lutfi, Golkar juga menyiapkan eks Bupati Kendal Dico Ganinduto di Pilgub Jateng.
Tak serupa, Gerindra cenderung bakal mengusung Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono untuk maju. Namun, tak tertutup kemungkinan Lutfi diduetkan dengan Sudaryono. Di lain kubu, PDI-P dikabarkan tengah menyiapkan eks Wali Kota Semarang Hendar Prihadi sebagai kandidat Gubernur Jateng.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin menilai KIM sedang mengincar penguasaan provinsi-provinsi strategis di Jawa. Tak hanya untuk kepentingan elektoral, keempat provinsi itu perlu dikuasai demi menyelaraskan hubungan pusat dan daerah pada era pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
“Daerah strategis harus dikuasai dan dimenangkan KIM pendukung Prabowo-Gibran. Kalau (dipimpin sosok dari parpol) berbeda atau oposisi, maka pembangunan tidak akan terjadi,” kata Ujang kepada Alinea.id, Kamis (6/6).
Ujang mendasarkan argumennya pada pengalaman penangangan Covid-19 pada 2020. Saat pandemi baru merebak, pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap berseberangan dalam penanganan Covid-19. Salah satu konflik yang paling bikin gaduh ialah saat permintaan Anies agar DKI dikarantina ditolak Jokowi.
Mereplikasi koalisi level pilpres pada pilgub-pilgub di Jawa, menurut Ujang, ialah pilihan realistis bagi parpol-parpol anggota KIM. Pasalnya, para kandidat yang diusung KIM nantinya bakal didukung rezim Jokowi dan Prabowo-Gibran.
“Tetapi, tergantung calonnya siapa yang diusung untuk melawan kandidat yang diusulkan PDI-P,” jelas Ujang.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menganggap wajar jika KIM kembali berkoalisi di pilkada-pilkada Jawa. Pilgub-pilgub di provinsi strategis merupakan batu loncatan untuk mengorbitkan kader atau calon pemimpin ke level nasional.
“Seperti Jokowi maupun Anies (Baswedan). Kemudian Ridwan (Kamil), Ahok, Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini) kan juga produk pilkada,” kata Arifki kepada Alinea.id.
Menurut Arifki, hanya PDI-P yang potensial mencegah dominasi KIM di provinsi-provinsi strategis di Jawa. Di DKI, misalnya, PDI-P bisa berjaya jika sukses merayu Anies untuk kembali mencalonkan diri. "Maka itu akan mengganggu manuver KIM untuk menguasai Pulau Jawa," imbuhnya.
Tak hanya di Jawa, Arifki menilai pertarungan elektoral antara PDI-P vs KIM dan rezim Jokowi juga bakal terjadi di berbagai daerah lainnya. Ia mencontohkan sosok Ahok yang digadang bakal dikirim PDI-P ke Pilgub Sumatera Utara (Sumut) untuk menyaingi menantu Jokowi, Boby Nasution.
“Saya rasa masih berlanjut (Megawati vs Jokowi) karena memang Ahok di Medan (Pilgub Sumatera Utara) buat ngalahin Boby, atau bahkan Anies versus orang Istana. Narasi itu yang akan dibangun,” ujar Arifki.
