Moeldoko klaim Papua aman usai pembentukan DOB

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut, secara umum wilayah Papua dalam kondisi aman. Menurutnya, peningkatan kekerasan hanya terjadi di titik tertentu di wilayah pegunungan. 

"Pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan penciptaan perdamaian dan pemulihan keamanan di Papua," ujar Moeldoko kepada wartawan, Jumat (24/2).

Moeldoko pada Kamis (23/2) memimpin rapat tingkat menteri dalam upaya menjaga kestabilan pembangunan di Papua pascapembentukan empat Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan. 

Rapat ini juga membahas situasi keamanan terkini. Menurutnya, sesuai dengan data berbagai lembaga, masih ada tindak kekerasan di beberapa kabupaten Papua.

"Ini sungguh ironis, karena pada satu sisi, pemerintah terus memasifkan pembangunan di Papua dan indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat, namun pada sisi lain masih ada pihak pengganggu keamanan yang melakukan kekerasan," katanya.

Dalam rapat tersebut, Moeldoko juga memberikan arahan agar seluruh kementerian/lembaga berkoordinasi dan bersinergi secara lebih intensif. Hal ini dilakukan untuk memastikan kehadiran negara dalam mewujudkan kondisi yang kondusif sebagai prasyarat kemajuan pembangunan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua. 

Sementara itu, empat undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua sendiri telah resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu. Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat ini merupakan upaya untuk mengintensifkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara khusus dalam aspek pemertaan dan pelayanan publik.

Saat ini, kata dia, pemerintah terus berfokus untuk memastikan jangkauan akses transportasi, infrastruktur kesehatan, pendidikan dan infrastruktur penunjang lainnya segera dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok Papua, khususnya di empat daerah otonom baru.

"Dari perspektif politik ekonomi, pemerintah sudah berupaya memutus mata rantai kekerasan melalui paket kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua yang komprehensif," pungkas Moeldoko.