PDIP tolak Rizieq Shihab jadi syarat rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

PDI Perjuangan menolak Rizieq Shihab menjadi syarat rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pascapilpres 2019.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menolak apabila rekonsiliasi pertemuan Jokowi dan Prabowo memiliki syarat memulangkan Rizieq Shihab dan menghilangkan proses hukumnya.

Menurut Masinton, apabila imam besar Front Pembela Islam (FPI) ingin pulang ke Tanah Air, harus disambut dengan tangan terbuka dan tidak boleh dihalangi atau dibatas-batasi.

Kendati demikian, apabila pemulangan Rizieq Shihab sebagai syarat untuk melakukan rekonsiliasi, dan harus dihentikan proses hukumnya, hal itu merupakan suatu yang tidak wajar.

"Kita kan negara berdasarkan hukum, penegakan hukum harus dihormati dan tidak boleh diintervensi. Maka dalam rekonsiliasi ini tidak ada embel-embel lain, tidak untuk kepentingan orang per orang tapi untuk seluruh elemen bangsa," ucap Masinton saat ditemui di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Lebih jauh, Masinton menilai rekonsiliasi itu harus dimaknai untuk membangun persatuan dan persaudaraan, bukan transaksi apapun. Baik itu jabatan, maupun kepentingan lain di luar agenda bangsa.

"Jadi kita harus bedakan persoalan politik dan hukum. Jadi beliau kalau ingin kembali (ke Indonesia), kita sambut baik. Jangan dihalangi, jangan dipersulit. Tapi jika ada urusan lain, hukum itu silahkan dihadapi," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani tidak menyangkal pemulangan pimpinan FPI Rizieq Shihab menjadi salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dan Jokowi. Selain itu, kubunya juga meminta pendukung Prabowo-Sandi yang ditahan polisi dibebaskan. 

"Ya, keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq) kan beberapa waktu lalu banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani secara terpisah.

Menurut Muzani, pemulangan Habib Rizieq dan pembebasan para tokoh pendukung Prabowo-Sandi ampuh meredakan ketegangan di tengah masyarakat pasca-Pilpres 2019.

"Tidak ada (syarat lain). Pokoknya yang penting adalah bagaimana perbedaan paham, perbedaan pandangan perbedaan pilihan di masyarakat kemudian menjadi sesuatu yang cair," ujarnya.