Pengamat sebut dua menteri yang dicopot jadi korban

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Rabu (15/6). Pemerhati kebijakan Abdul Malik menilai, ada kemungkinan perombakan kabinet itu dilakukan untuk menyelamatkan wajah presiden.

"Rasa-rasanya kesimpulan yang paling logis ini, bahwa rencana reshuffle yang sesungguhnya itu dibatalkan, dan dua nama yang dicopot itu sekedar jadi korban saja untuk menyelamatkan muka presiden," ujar Abdul dalam keterangannya di diskusi daring yang digelar Narasi Institute, Jumat (17/6).

Abdul menyoroti kinerja Menteri Perdagangan dan Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya, ditinjau dari program-program dan kebijakan yang dijalankan.

Terkait isu minyak goreng dan naiknya harga bahan pokok yang meresahkan masyarakat, Abdul menyebut, jika naskah peraturan menteri telah melalui skrining dari pihak Istana. Sehingga, sulit untuk melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang sempat ramai di masyarakat adalah kesalahan M Lutfi selaku mantan Menteri Perdagangan.

"Setidaknya tanggung renteng lah. Karena kebijakan yang sudah diperiksa oleh kantor Presiden terus kemudian keliru, terus menterinya dikorbankan, kan nggak elok seperti itu," kata Abdul.

Kemudian, tidak ada isu yang mengecewakan dari kinerja Sofyan Djalil selaku mantan Menteri ATR/Kepala BPN. Menurutnya, kinerja Sofyan sudah sejalan dengan program dan kebijakan presiden.

Kendati demikian, persoalan kualitas dari pencapaian kebijakan tersebut tentu bisa diperdebatkan. Jika ada masyarakat yang kecewa adalah hal tak terhindarkan, karena masyarakat memiliki harapan lebih jauh.

"Jika diukur dengan benchmarknya adalah program dan kebijakan Jokowi, rasanya Sofyan Djalil juga tidak bermasalah, tapi kenapa kemudian diganti," tutur Abdul.

Abdul menambahkan, pencopotan M Lutfi dan Sofyan Djalil dalam perombakan kabinet ini perlu jadi catatan di tengah kinerjanya yang sejalan dengan program-program presiden.

"Kasihan kan menteri yang sebenarnya sudah bekerja pada garis yang sudah diambil presiden, kemudian dikorbankan untuk main-mainan politik seperti ini," tuturnya.