Polemik kursi wagub Papua, parpol pengusung diminta pahami kondisi Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe dilaporkan telah memilih Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda dan Sekretaris KONI Papua Kenius Kogoya sebagai kandidat calon wakil gubernur Papua.

Diketahui, kursi wakil gubernur Papua hingga kini masih lowong setelah Klemens Tinal meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit (RS) Abdi Waluyo Jakarta pada 21 Mei 2021.

Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, sebaiknya pimpinan partai politik di pusat yang merupakan parpol pengusung pasangan Lukas Enembe dan almarhum Klemen Tinal menyetujui usulan Lukas Enembe untuk dua calon wagub Papua ini. Alasannya, kata Arief, posisi wagub Papua harus diisi oleh sosok yang memang bisa bekerja sama dengan Lukas Enembe.

"Ini kok terkesan justru parpol-parpol pengusung seakan-akan melakukan pembiaran kekosongan posisi wagub Papua. Padahal infonya Lukas Enembe sudah menyerahkan dua nama kandidat Wagub Papua yang dipilihnya itu kepada parpol koalisi pengusung saat pilkada Papua 2018 lalu," ujar Arief kepada wartawan, Kamis (10/2).

Arief menilai, pembiaran kekosongan wagub Papua merupakan bentuk pembiaran. Dalam kacamatanya, parpol pengusung seperti tidak bertanggungjawab dan peduli terhadap kondisi pemerintahan di Papua. Apalgi, kata Arief, parpol pendukung justru memaksakan Mantan Kapolda Papua Paulus Waterpao untuk menjadi Wagub Papua.

"Ini juga bukti kalau suara masyarakat Papua pemilih parpol pengusung pada Pemilu 2014 tidak dipedulikan sama sekali oleh parpol pengusung tersebut. Sebab bagaimanapun Paulus Waterpao itu bukan kader partai dan tidak berkeringat untuk memenangkan pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal pada Pilkada 2018," ujar Arief.

Arief menegaskan, jika parpol pengusung punya kepedulian terhadap masyarakat Papua, sebaiknya dua nama yang diusulkan oleh Gubernur Lukas Enembe seegera disetujui.
 
"Toh dua tokoh yang diusulkan untuk posisi wagub Papua itu juga asli kader partai politik yang mengusung pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal pada pilkada 2018," ungkap Arief.

Arief mengaku khawatir, jika sampai habis waktunya posisi wagub Papua tidak juga terisi atau malah diisi oleh  Paulus waterpao, maka hal ini bisa membuat ketegangan politik lokal di Papua nantinya.

"Dan ini sangat berbahaya. Apalagi Papua itu daerah yang sedang ada konflik bersenjata," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, kursi wakil gubernur Papua harus segera diisi, jangan sampai dibiarkan kosong. Hal itu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Jangan biarkan kursi Wagub Papua kosong. Karena bagaimanapun, Gubernur butuh wakilnya tuk menjalankan tugas yang sangat berat di Papua," kata Ujang saat dihubungi, Senin (31/1).