sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pengamat sebut Prabowo masih ingin berkuasa

Apabila Gerindra masuk dalam kabinet Jokowi, menurut pengamat, ada masalah soal komitmen kepemimpinan Prabowo yang rapuh.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 15 Okt 2019 13:05 WIB
Pengamat sebut Prabowo masih ingin berkuasa

Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto rajin melakukan safari politik jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menghitung hari. 

Safari politik ini dilakukan Prabowo demi kabar jatah kursi menteri dalam kabinet Presiden Jokowi. Meskipun sampai saat ini Prabowo selalu membungkus pertemuannya dengan narasi rekonsiliasi dan kepentingan bangsa. 

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Syaifuddin menilai, pertemuan dengan petinggi parpol koalisi Joko Widodo merupakan manuver politik Prabowo.

Kalah dalam pertarungan Pilpres 2019, Prabowo disebut masih memiliki hasrat untuk berkuasa. Caranya dengan mengambil kesempatan bergabung dalam kabinet Jokowi.

"Dalam pemaknaan wacana politik, saya melihat ini sebagai sebuah perilaku oportunis politik. Juga sikap pragmatis politik. Kita tahu dalam politik, tidak ada teman dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi," ujar Syaifuddin kepada Alinea.id pada Selasa (15/10).

Bagi Syaifuddin, menjumpai sejumlah petinggi partai politik dari koalisi pendukung Jokowi bukan sebagai upaya rekonsiliasi. 

"Ini keluar dari konteks rekonsiliasi, karena yang terlihat hanya manuver untuk masuk kabinet. Seharusnya sudah cukup dengan bertemu Jokowi dan Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan). Tidak perlu sibuk, saat Jokowi sedang siapkan kabinet," kata Direktur Eksekutif Prestigious Political Communication Studies (P2CS) ini.

Syaifuddin mengkritik, Prabowo yang dinilai telah mengangkangi janji politiknya saat bertarung pada Pilpres 2019. Seharusnya, kata dia, Prabowo berada di luar kabinet dan mengawal pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan.

Sponsored

"Pernyataan kampanye politik telah dilanggar Prabowo. Ini jadi evaluasi kita untuk Prabowo, ketika dia masuk dalam kabinet. Berkaitan dengan komitmen leadership (kepemimpinan) seseorang yang rapuh," pungkas dia.

Seperti diketahui, Prabowo rajin menyambangi sejumlah tokoh penting politik. Pertama kali, Prabowo berkunjung ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar pada Juli lalu.

Pertemuan di rumah Megawati terjadi, setelah dua pekan pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Prabowo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (11/10). Kemudian menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Minggu (13/10) sore.

Terbaru, semalam, Senin (14/10) Prabowo menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kepada awak media, Prabowo mengaku pertemuan dengan Paloh dan Muhaimin adalah membahas amendemen UUD 1945. 

Bukan membahas menteri, tetapi rekonsiliasi pascapilpres 2019. Meski begitu, Paloh dan Muhaimin mengaku tidak mempersoalkan, apabila Gerindra masuk ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Mana ada masalah buat saya? Dalam suatu semangat konstitusi dalam kepentingan nasional, kita yakin tidak Pak Prabowo bergabung dalam koalisi pemerintahan ini? Kita memiliki keyakinan, apa yang jadi masalah?" kata Paloh usai bertemu dengan Prabowo.

Senada, Muhaimin Iskandar mengaku tidak keberatan, apabila Partai Gerindra masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, juga mengaku tak khawatir partainya akan kehilangan jatah kursi menteri dengan merapatnya Gerindra.

"Membuka pintu yang selebar-lebarnya," kata Cak Imin usai menerima Prabowo Subianto, di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (14/10) malam.

"Pada saatnya kita konstitusi kita adu gagasan, kita adu argumen, kita adu pemikiran. Tapi begitu pertarungan selesai, kita harus bertemu. Kita harus cari titik-titik persamaan dan negara seperti kita, memerlukan penggabungan semua kekuatan, untuk bekerja demi rakyat," kata Prabowo.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyebut, tidak seharusnya Jokowi menarik Gerindra masuk dalam kabinet.

"Ini kan agak aneh ya, Pak Jokowi dulu hanya menang 4%. Tidak pakai narik-narik Gerindra. Sekarang menang 10%, kenapa pakai narik-narik yang lain," kata Hidayat di gedung MPR. 

Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS di MPR ini mengatakan, bergabungnya Gerindra justru mengurangi jatah menteri dari parpol di koalisi pendukung Jokowi. Dia pun menyarankan agar Jokowi bijak untuk memberikan jatah kepada masing-masing parpol pendukungnya.

"Sudah lah, Pak Jokowi memuaskan dan memberikan maksimal hak dibandingkan partai-partai pendukung. Dan yang tidak menang ya sudah, berada di luar kabinet dan itu konstitusional," kata Hidayat.

Berita Lainnya