Kediaman mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) di Bandung digeledah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/3). Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan mark-up belanja iklan di Bank Jabar (BJB) yang saat ini tengah digarap KPK.
Lewat sebuah surat, RK membenarkan penggeledahan tersebut. Menurut dia, tim dari KPK menunjukan surat resmi penggeledahan. Eks Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku bersikap kooperatif selama penggeledahan.
"Untuk hal-hal terkait lainnya, kami tidak dapat mendahului KPK dalam memberikan keterangan," tulis RK.
Sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Namun, KPK belum mengungkap identitas para tersangka. Soal RK, juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan penyidik belum ada rencana memanggilnya untuk dimintai keterangan.
"Penyidik akan memanggil saksi siapa pun yang dianggap memiliki keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani. Kapan dipanggilnya? Itu menjadi kewenangan penyidik," kata Tessa, Selasa (11/3).
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menuturkan penggeledahan rumah RK dilakukan berdasarkan keterangan saksi. "Maka, perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB," kata Setyo.
Guru besar ilmu politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai penggeledahan rumah RK bernuansa kepentingan politik. Ia menduga ada upaya meredupkan karier politik RK supaya tidak jadi ancaman di Pemilu 2029.
Operasi politik menjegal karier politik RK, lanjut Muradi, sudah dimulai sejak RK "dipaksa" oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) meninggalkan arena pertarungan Pilgub Jawa Barat dan beralih ke Pilgub DKI Jakarta. Padahal, sejumlah survei menunjukkan RK dominan di Pilgub Jabar.
"Ada dua kemungkinan. Pertama, dia dilambungkan untuk dibuang. Kedua, dia memang disiapkan. Ternyata yang pertama yang terjadi. Ini kelihatan indikasi ketika pemenangan politik saat di Pilgub DKI tidak seperti saat di Jabar," kata Muradi kepada Alinea.id, Selasa (12/3).
Di Pilgub DKI, RK yang berpasangan dengan Siswono akhirnya takluk dari pasangan yang diusung PDI-Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno. Di Pilgub Jabar, kader Gerindra Dedi Mulyadi menang telak. Jelang Pilgub Jabar, elektabilitas Dedi tertinggal jauh dari RK.
"Mesin politik berhenti (di Pilgub DKI). Mesin PKS tidak jalan, Gerindra tidak, Golkar tidak. Seharusnya, sejak awal RK paham kalau dia memang dilambungkan untuk dibuang, untuk memuluskan jalan orang lain," kata Muradi.
Di era Pilpres 2024, RK sempat digadang-gadang jadi salah satu kandidat wakil presiden. Meskipun tak lagi memegang jabatan publik, menurut Muradi, RK semestinya masih berpeluang untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilpres 2029 mendatang jika tak tersandung kasus hukum.
"Beberapa yang figur muda yang diuntungkan, (Wakil Presiden) Gibran (Rakabuming Raka) dan AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) itu yang saya lihat. Dengan kasus BJB ini, Prabowo tidak akan mengambil risiko mengangkat dia sebagai menteri ataupun kepala badan. KPK itu, kalau sudah berani menggeledah, hampir pasti jadi tersangka. Jadi, setengah kaki sudah masuk penjara," kata Muradi.
Menurut Muradi, RK bisa saja mencegah karier politiknya meredup jika mampu membuktikan bahwa dirinya hanya korban politik permainan rezim. "Tetapi, ketika menjadi Gubernur Jawa Barat, RK adalah sosok yang terlalu high profile. Jadi, dia menjadi sasaran banyak pihak," kata Muradi.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menilai karier politik RK potensil meredup karena tersangkut kasus dugaan mark-up belanja iklan di BJB. RK kemungkinan kehilangan peluang untuk maju sebagai capres-cawapres atau calon kepala daerah di Pemilu 2029.
"Meskipun popularitas dan ketokohan individu, RK itu termasuk bagus. Tetapi, kalau tersangkut masalah hukum, saya kira, ini akan menjadi batu sandungan bagi perjalanan politik RK ke depan," kata Yusak kepada Alinea.id, Selasa (11/3).
Yusak berpendapat kasus dugaan korupsi di BJB yang menyeret nama RK tak akan berdampak pada soliditas internal Golkar atau KIM. Namun, hal itu bisa menghambat karier politik RK di partai berlambang pohon beringin itu.
"Karena kasusnya lebih bersifat lokalistik. Risiko paling baruk, Golkar akan kehilangan kader potensial jika RK ditetapkan sebagai tersangka," kata Yusak.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak tidak melihat penggeledehan rumah RK sebagai operasi politik. Menurut dia, penggeledahan kediaman RK merupakan proses hukum yang biasa. Terlebih, bank daerah memang lazim dijadikan objek pemerasan oleh para pejabat daerah.
"Beberapa tahun terakhir banyak kasus kredit macet dan korupsi di Bank Jatim, Bank DKI Jakarta, Bank Banten yang melibatkan para petingginya. Sebagian sudah dipenjara. Jadi, pemerintahan perlu memberi perhatian khusus bagi bank-bank daerah," kata Zaki kepada Alinea.id.
Namun, ia sepakat kasus korupsi di BJB potensial membunuh karier politik RK. Tetapi, skenario itu hanya terjadi jika RK ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti ikut terlibat dalam kasus tersebut di persidangan.
"Bisa saja karier politiknya berakhir. Tetapi, jika dinyatakan bersih, karier politik masih aman. Potensi untuk menjadi pemimpin politik masih terbuka. Masih cukup muda dan dianggap banyak orang sebagai role model," kata Zaki.
