Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang rencananya bakal dibentuk di semua desa di tanah air potensial disalahgunakan jadi alat elektoral partai politik. Pasalnya, pemerintah tidak melarang kader parpol menjadi pengurus koperasi tersebut.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Budi Arie Setiadi mengatakan keanggotaan KDMP bersifat terbuka. Kader parpol pun boleh menjadi anggota koperasi selama terbukti berdomisili di desa tempat koperasi itu berada.
"Yang penting sudah memenuhi kriteria. Kita sudah siapkan juklak (petunjuk pelaksanaan) yang mengatur soal kapabilitas dan rekam jejak,” ujar Budi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5) malam.
KDMP rencananya bakal diluncurkan secara nasional pada 28 Oktober 2025. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 triliun untuk pembentukan KDMP. Anggaran itu digunakan untuk modal awal 80.000 koperasi.
Selain Kemenkop-UKM, program KDMP juga berada di bawah supervisi Kementerian Kordinator bidang Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan dan Kementerian Desa yang dipimpin Yandri Susanto. Keduanya merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN).
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak berpendapat KDMP sebaiknya tak diisi kader parpol. Ia khawatir KDMP dipolitisasi sebagaimana Koperasi Unit Desa dijadikan alat pemenangan pada era Orde Baru.
"Ini juga aneh, koperasi tapi kok top-down? Bukan bottom-up atau dari aspirasi bawah. Perlu kita jaga supaya KDMP bersih dari anasir-anasir politik. Saya setuju pengurus parpol dilarang menjadi pengurus atau pengelola KDMP biar lebih steril," kata Zaki kepada Alinea.id, Jumat (9/5).
Zaki khawatir KDMP sedang dirancang menjadi mesin politik oleh parpol-parpol tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Apalagi, Presiden Prabowo Subianto juga berkepentingan untuk membangun jaringan politik hingga akar rumput untuk persiapan Pilpres 2029.
"Kita tahu presidential threshold 0%. Semua bisa maju. Koalisi jangka panjang makin sulit dipertahankan. Jadi, penguasaan akar rumput menjadi sangat penting. KDMP potensial disalahgunakan sebagai mesin pendulang suara yang efektif. Masyarakat sipil harus mengawal KDMP dari campur tangan tangan-tangan hitam politik," kata Zaki.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Kholidul Adib sepakat pembentukan KDMP kental nuansa kepentingan elektoral. PAN, kata dia, potensial jadi parpol yang paling diuntungkan jika program itu berjalan masif.
"Karena Menko (Pangan) dan Menteri Desa dari partai yang sama. Keuntungan elektoral ini tidak hanya untuk PAN, tetapi untuk rezim penguasa. Jadi, nanti bisa saling berbagi kader untuk masuk di Koperasi Desa Merah Putih," kata Kholid kepada Alinea.id.
Analis politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Chumaedy mengatakan program KDMP harus diawasi ketat karena rentan korupsi dan politisasi. Pengawasan mesti melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Harus ada regulasi yang tegas. Pemerintah perlu mengatur batas keterlibatan politisi aktif dalam program strategis agar tidak tumpang tindih dengan kepentingan elektoral," kata Memed, sapaan akrab Chumaedy, kepada Alinea.id.
Warga desa tempat koperasi berada, kata Memed, juga harus dididik supaya melek politik. Mereka harus bisa membedakan antara program parpol dan pemerintah. "Diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai warga negara dan bagaimana membedakan program publik dengan kampanye politik," kata Memed.
