sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Wiranto tolak dialog dengan ULMWP pimpinan Benny Wenda

Menurut Wiranto, dialog dengan ULMWP pimpinan Benny Wenda tak bisa dilakukan secara formal.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Selasa, 24 Sep 2019 18:18 WIB
Wiranto tolak dialog dengan ULMWP pimpinan Benny Wenda
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 236519
Dirawat 55000
Meninggal 9336
Sembuh 170774

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menolak berdialog dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda membahas siatuasi terkini di Bumi Cendrawasih tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu poin yang diusulkan pimpinan DPRD dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adskasi) Papua dan Papua Barat. 

Adapun poin lainnya yang disuarakan perwakilan DPRD kepada pemerintah antara lain mengenai aturan di daerah, pentingnya dialog secara intensif yang melibatkan semua unsur, masalah perumahan, pendidikan, hingga kesehatan, termasuk soal pemekaran.

Menurut Wiranto, dialog dengan ULMWP pimpinan Benny Wenda tak bisa dilakukan secara formal. Alasannya, jika dilakukan dengan cara formal, sama saja menyejajarkan pemerintahan yang sah dengan pemberontak. 

“Saya kira usaha-usaha untuk bertemu dengan siapa pun tentunya akan kita lakukan. Tapi itu harus dalam porsi wajar. Jangan sampai kemudian ada pengakuan sejajar antara pemerintah yang sah dengan pemberontak (ULMWP)," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Selain menyejajarkan dengan pemerintah yang sah, kata Wiranto, berdialog dengan ULMWP pimpinan Benny Wenda, maka secara tidak langsung pemerintah mengakui keberadaan atau legalitas ULMWP. Karena itu, pihaknya menolak dialog dengan cara formal. 

"Saya tegaskan sekali lagi, kalau untuk pertemuan formal dengan pemberontak, apalagi diikuti dengan perjanjian, itu tidak bisa,” kata Wiranto.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solosa, ingin pemerintah berdialog dengan ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Menurut Ferdinand, pihaknya selaku perwakilan dari Adkasi telah memberikan surat kepada Kantor Staf Presiden (KSP) dan bertemu Menko Polhukam Wiranto untuk memberikan 8 rekomendasi kepada Presiden Jokowi.

Ferdinando menilai, dialog dengan pihak yang memiliki ideologi bersebrangan penting dilakukan agar masalah atau situasi di Papua dan Papua Barat bisa segera membaik.

Sponsored

Sementara itu, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Lukman Said, optimistis koordinasi antara DPRD Papua-Papua Barat dengan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua.

"Pertemuan ini penting dan positif. DPRD harus dilibatkan, karena mereka yang dipilih rakyat, dalam 24 jam selalu bersama rakyat Papua," kata Lukman.

Lukman mengatakan, anggota DPRD Papua dan Papua Barat merupakan orang yang paling representatif untuk berbicara masalah Papua.  Dia menekankan, persoalan di Papua sejatinya hanya masalah hoaks dan adanya perasaan kesenjangan. Karena itu, kata dia, untuk menyelesaikan persoalan di Papua, harus ada komunikasi intensif antara seluruh pemangku kepentingan.

Berita Lainnya