Yenny Wahid kritik PKB, ungkit perlakuan Cak Imin ke Gus Dur

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid turut angkat bicara ihwal polemik internal di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menilai kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di partai tersebut tidak sehat bagi perkembangan demokrasi.

"Dalam pandangan kami, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi," kata Yenny Wahid melalui juru bicaranya, Imron Rosyadi Hamid, dalam keterangan Kamis (15/4).

Yenny, kata Imron, telah mengetahui dinamika internal PKB pasca-Musyawarah Cabang (Muscab) Serentak 2021. Menurutnya, selepas kegiatan itu memimbulkan ketidakpuasan para kader di daerah terhadap kepemimpinan Cak Imin.

Untuk itu, sambung Imron, Yenny Wahid menyarankan seluruh pihak termasuk internal DPP PKB dan para sesepuh agar mengingatkan Cak Imin dan lingkaran elitenya untuk kembali pada sejarah awal berdirinya partai.

"Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU," terang Imron.

Bagi Imron, Gus Dur tidak hanya sekedar pendiri PKB, melainkan juga cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu. "Kami khawatir, diamnya para sesepuh akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin, yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh," lanjutnya

"Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," pungkasnya.

Sebelumnya, kader PKB di sejumlah daerah mengeluhkan kepemimpinan Cak Imin di PKB. Bahkan mereka berencana menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk melengserkan Cak Imin dari kursi ketua umum. Dia dinilai melanggar anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) PKB.

Teranyar, eks Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru, mengklaim 10 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 113 DPC PKB sudah konsolidasi untuk mendukung Muktamar Luar Biasa PKB tersebut.