Politikus PDIP temukan 3.000.389 data honorer belum terdaftar di BKN
Jumlah tersebut adalah data tenaga honorer yang sebelumnya tidak masuk pendataan non-ASN.
Komisi II DPR bakal tegur Mendagri soal penjabat gubernur rangkap jabatan
Menurut Junimart, penjabat gubernur (Pj) tidak boleh rangkap jabatan, sebab akan tidak fokus dalam pembangunan daerah.
DPR minta Mendagri evaluasi Pj kepala daerah rangkap jabatan
DPR akan bersurat ke Kementerian ESDM RI mengenai rangkap jabaran tersebut.
PDIP sebut Demokrat bangun opini sesat soal Lukas Enembe
Partai Demokrat sebaiknya taat asas dan hukum. Terlebih, saat ini rakyat Indonesia sudah cerdas.
PDIP ungkap alasan tak undang Ganjar di acara Puan
Keputusan mengundan atau tidak Ganjar Pranowo bukan wewenang Puan Maharani.
Komisi II DPR pertanyakan filosofi seragam baru Kementerian ATR/BPN
Yang menjadi ukuran adalah kinerja dari Kementerian ATR/BPN, bukan atributnya baru atau atributnya bagus atau tidak.
Kasus penembakan Brigadir J misterius, harus diusut tuntas
Polri diminta mengusut tuntas kasus baku tembak sesama polisi yang menewaskan Brigadir J.
PDIP tak mau terprovokasi isu hubungan Jokowi dan Megawati merenggang
Hubungan Jokowi dan Megawati diklaim masih seperti biasa, sebagai kader partai dan pimpinan partai.
Deklarasi relawan usung Ganjar di Pilpres 2024, PDIP singgung petugas partai
Keputusan final pencalonan presiden dari PDIP merupakan wewenang penuh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
MKD hentikan kasus nonton video porno politikus PDIP Harvey Malaihollo
MKD memutuskan untuk menghentikan perkara kasus menonton video porno Harvey tersebut.
PDIP ogah tanggapi KIB, maju di Pilpres 2024 tanpa harus berkoalisi
PDIP sudah memenuhi ambang batas (presidential threshold) untuk pencalonan presiden yaitu 20%.
Politikus PDIP nilai Kemendagri tidak tegas dengan Apdesi
Junimart menilai banyak ormas bertindak kebablasan dan tidak tunduk pada aturan yang berlaku.
DPR minta Kemendagri selektif memilih penjabat gubernur
Terdapat tujuh posisi gubernur yang akan dipilih tahun ini.
Pasien Covid-19 dianiaya warga, Komisi III kecam Bupati Toba
Junimart Girsang menegaskan, tidak ada alasan bagi Satgas Covid-19 daerah untuk menelantarkan pasien Covid-19.
DPR dukung pemerintah pecat kepala daerah yang tak serius jalankan PPKM darurat
Pemberhentian itu, kata Junimart dapat dilakukan sesuai ketentuan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pendaftaran CPNS dan PPPK ditunda, DPR minta BKN koordinasi daerah
Penundaan dilakukan dengan alasan terkendala tahapan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi.
