LBH Pers: Kasus kekerasan polisi ke jurnalis kerap mandek
Kondisi kebebasan pers di Indonesia memilukan merujuk data World Press Freedom Index 2020.
PWI anggap Polri salah alamat soal telegram pelarangan liputan
Tata cara peliputan media sudah diatur dalam Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999.
LBH Pers: Kekerasan pada jurnalis pada 2020 naik 32%
Bentuk kekerasan yang paling tinggi adalah intimidasi atau kekerasan verbal serta penganiayaan.
Komunitas Pers desak Kapolri cabut Pasal 2d dalam maklumatnya
Maklumat Kapolri terkait FPI sangat berlebihan. Hal itu tidak sejalan dengan hak masyarakat untuk mendapat dan menyebarkan informasi.
Covid-19 telah memperburuk ancaman terhadap media
Kebebasan berbicara atau freedom of speech di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang dan konstitusional.
Survei Indeks Kebebasan Pers: Maluku tertinggi, Papua terendah
Secara umum, IKP pada 2020 mengalami kenaikan tipis sebanyak 1,56 poin dari tahun sebelumnya.
Banding putusan blokir internet Papua, Presiden dinilai tak belajar dari gugatan lain
Pengajuan banding ini disebut melukai hati dan rasa keadilan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.
CEO Rappler divonis bersalah atas pencemaran nama baik di dunia maya
Maria Ressa terancam enam tahun penjara
AJI kecam serangan kepada Magdalene.co dan Konde.co
Serangan ini melanggar UU Nomor 40/1999 tentang Pers.
Dewan Pers tolak pasal terkait pers masuk RUU Ciptaker
UU Pers merupakan sebuah peraturan yang bersifat lex primaat.
AJI: Pemberitaan tak sepaham narasi pemerintah jadi sasaran penyerangan
Hal ini jelas mencederai kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
FCCC: China jadikan visa sebagai senjata lawan jurnalis asing
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa laporan FCCC itu tidak tepat.
Dewan Pers protes Omnibus Law, Mahfud MD: Sampaikan ke DPR
Silakan sampaikan ke DPR, mana-mana yang isinya tidak disetujui. Kalau itu soal setuju tidak setuju, dibahas ke DPR."
KKJ kecam pidana terhadap jurnalis dengan UU ITE
Pidana jurnalis memakai UU ITE merupakan preseden buruk bagi kebebasan pers.
Mendikbud diminta instruksikan rektor jamin kebebasan pers mahasiswa
Tindakan berangus pers mahasiswa diharap tidak terjadi lagi.
Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia pada 2019 meningkat
Tahun ini skor total IKP di Indonesia mencapai 73,71 yang berarti telah memasuki kategori cukup bebas.
Survei LSI: Kebebasan sipil memburuk di periode kedua Jokowi
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan adanya penurunan kebebesan sipil di awal periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dewan Pers: RKUHP UU Pers harusnya dicabut bukan ditunda
Dewan Pers menilai RKUHP yang bersebrangan dengan UU No 40 tentang Pers harusnya dicabut agar tidak tumpang tindih.
Bareskrim Polri tolak laporan kekerasan terhadap wartawan
Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) menolak laporan kekerasan terhadap wartawan yang terjadi saat demo di DPR RI.
AJI desak polisi hentikan kasus Dandhy Laksono
Penangkapan terhadap Dandhy merupakan ancaman kebebasan berekspresi.
Menkumham jamin RUU KUHP tak ada ancaman kebebasan pers
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjamin ke depan tidak ada ancaman terhadap kebebasan pers.
BJ Habibie, pembuka keran kebebasan pers
"Saya menjadi orang yang memberikan kebebasan pers."
Mudarat RKUHP bagi insan pers
Pasal dalam RKUHP dinilai membatasi kerja jurnalis bahkan dapat mengkriminalisasi kerja jurnalis.
PWI: Polisi harus tangkap pelaku kekerasan terhadap jurnalis
"Jika polisi tidak mampu menangkap, maka polisi masih takut dengan kelompok-kelompok seperti ini."
Presiden Jokowi batalkan remisi pembunuh jurnalis
Kepastian penandatanganan pembatalan remisi tersebut disampaikan secara langsung oleh presiden kepada Pemimpin Redaksi Jawa Pos Abdul Rokhim
