Soal kemandirian fiskal daerah, DPR: Beri reward untuk pacu kinerja

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Wahyudin Noor Aly menegaskan pentingnya mendorong kemandirian fiskal di daerah sebagai upaya memperkuat pembangunan nasional yang berkeadilan. Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi pendapatan asli daerah tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kemandirian fiskal ini sangat penting. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi ekonominya sendiri. Dengan begitu, ketergantungan pada dana transfer dari pusat bisa dikurangi secara bertahap,” ujar Wahyudin dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senin (28/4).

Ia menekankan, daerah-daerah yang mampu meningkatkan kemandirian fiskal perlu diberikan insentif atau reward sebagai bentuk apresiasi dan pendorong. Sebaliknya, bagi daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah, diperlukan langkah-langkah percepatan agar kesenjangan fiskal antarwilayah tidak semakin melebar.

“Perlu dipacu terus. Kami tidak ingin ada kesenjangan fiskal yang terlalu besar antar daerah. Dengan sistem reward yang tepat, daerah akan berlomba-lomba memperbaiki kinerjanya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wahyudin mendorong pemerintah pusat untuk merancang kebijakan fiskal yang adaptif dan mendorong inovasi daerah dalam meningkatkan pendapatan tanpa membebani rakyat. Menurutnya, penguatan otonomi fiskal daerah adalah fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan.