Akmal Malik: Produk hukum harus menjawab kebutuhan lokal
Rakornas ini menjadi momentum menata kembali standar pembentukan peraturan yang ideal.
IPO: Survei menyebutkan Bahtiar paling banyak dipilih sebagai Pj Gubernur DKI
Bahtiar dianggap masyarakat Jakarta sebagai tokoh yang paling mungkin meredam polarisasi.
Kemendagri minta pemda buat anggaran penanganan inflasi
Penanganan inflasi bisa dilakukan melalui beberapa mekanisme penganggaran.
Dorong perda berkualitas, Kemendagri ajak pemda gunakan AKP dalam Propemperda
Jika perencanaan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berkualitas, maka sama saja perda tersebut telah rampung 70%.
Kemendagri ungkap pentingnya meningkatkan iklim investasi di daerah
Peningkatan iklim investasi sangat memengaruhi perekonomian daerah, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan menetapkan perda dan perkada.
WNI di Jeddah akan punya KTP-el
Dukcapil akan melakukan perekaman data kependudukan bagi WNI di Jeddah.
Kemendagri minta pemda gesit atasi sampah dari Borobudur yang membludak
Rata-rata timbulan sampah sekabupaten Magelang sebanyak 655 ton per hari.
Kemendagri minta pemda dorong percepatan vaksinasi booster
Vaksinasi booster juga digunakan sebagai syarat bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri.
Kemendagri: Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah
Hal tersebut menjadi bagian dari menghargai hak masyarakat untuk mengetahui tahapan pembentukan perda.
Kemendagri minta pemda lakukan simplifikasi regulasi
Penyederhanaan atau simplifikasi rancangan perda dimulai dengan analisis kebutuhan dalam proses penyusunan.
Kemendagri dorong pembentukan perda sesuai prioritas daerah
Tahapan perencanaan harus dilakukan dalam penyusunan perda untuk memastikan perda dapat selesai sesuai rancangan.
Kemendagri pastikan Pj Gubernur Aceh bukan prajurit TNI aktif
Pj Gubernur Aceh dipastikan sudah pensiun dini dan berstatus purnawirawan.
Mendagri didesak buat aturan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah
Penunjukan TNI sebagai Pj kepala daerah dikhawatirkan menjadi pola yang berulang.
Kemendagri sebut PPKM kali ini perlu dapat perhatian khusus
Jumlah daerah dengan penerapan PPKM level 2 diperluas.
Kemendagri: Pemda dapat menggeser anggaran untuk penanganan PMK
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat mengalokasikan APBD untuk membiayai program.
Pengamat nilai perlu ada ketegasan soal masa jabatan Pj kepala daerah
Pembatasan masa jabatan penting mengingat syarat penunjukan Pj kepala daerah adalah aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki jabatan.
Pengamat nilai pentingnya Pj kepala daerah yang berintegritas
Legitimasi Pj kepala daerah terhadap publik ini penting untuk menghindari adanya penolakan di masyarakat pascapenunjukan pemimpin.
Kemendagri minta dukcapil lebih gesit
Pegawai Dukcapil harus berpikir serba sistem, peduli, gotong royong, dan bertanggung jawab.
Kemendagri berencana hapus denda progresif untuk kepemilikan kendaraan
Pajak kendaraan bermotor masih menjadi andalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya provinsi.
Kemendagri: Hanya 20% ASN yang punya kompetensi pada setiap instansi
Untuk meningkatkan kapasitas SDM di era digital seperti sekarang sangatlah mudah, apalagi peningkatan tersebut tidak harus butuhkan biaya.
Kemendagri ingatkan pemda percepat terbitkan Perda Pelayanan PBG
Pemda di kabupaten/kota harus segera melaksanakan layanan PBG sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021.
Kemendagri sorot Program Pendidikan Guru Agama Islam
Program ini dinilai sebagai upaya memajukan pendidikan agama Islam di Indonesia.
Mulai hari ini ASN bisa bekerja dari kampung halaman
WFO hanya berlaku bagi ASN yang sudah melakukan vaksin booster.
Mendagri: Otonomi daerah telah memberikan dampak positif
Peningkatan ekonomi di daerah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Utak-atik kekosongan kepala daerah
Pada 2022, ada 101 kepala daerah yang habis masa tugasnya. Sedangkan pada 2023, ada 171 kepala daerah yang juga habis masa tugasnya.
