Kemendagri: Pemda dapat menggeser anggaran untuk penanganan PMK
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat mengalokasikan APBD untuk membiayai program.
Pengamat nilai perlu ada ketegasan soal masa jabatan Pj kepala daerah
Pembatasan masa jabatan penting mengingat syarat penunjukan Pj kepala daerah adalah aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki jabatan.
Pengamat nilai pentingnya Pj kepala daerah yang berintegritas
Legitimasi Pj kepala daerah terhadap publik ini penting untuk menghindari adanya penolakan di masyarakat pascapenunjukan pemimpin.
Kemendagri minta dukcapil lebih gesit
Pegawai Dukcapil harus berpikir serba sistem, peduli, gotong royong, dan bertanggung jawab.
Kemendagri berencana hapus denda progresif untuk kepemilikan kendaraan
Pajak kendaraan bermotor masih menjadi andalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya provinsi.
Kemendagri: Hanya 20% ASN yang punya kompetensi pada setiap instansi
Untuk meningkatkan kapasitas SDM di era digital seperti sekarang sangatlah mudah, apalagi peningkatan tersebut tidak harus butuhkan biaya.
Kemendagri ingatkan pemda percepat terbitkan Perda Pelayanan PBG
Pemda di kabupaten/kota harus segera melaksanakan layanan PBG sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021.
Kemendagri sorot Program Pendidikan Guru Agama Islam
Program ini dinilai sebagai upaya memajukan pendidikan agama Islam di Indonesia.
Mulai hari ini ASN bisa bekerja dari kampung halaman
WFO hanya berlaku bagi ASN yang sudah melakukan vaksin booster.
Mendagri: Otonomi daerah telah memberikan dampak positif
Peningkatan ekonomi di daerah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Utak-atik kekosongan kepala daerah
Pada 2022, ada 101 kepala daerah yang habis masa tugasnya. Sedangkan pada 2023, ada 171 kepala daerah yang juga habis masa tugasnya.
Misi kilat mengisi kekosongan jabatan kepala daerah
Imbas dari pemilu serentak pada 2024, ada ratusan kekosongan pejabat kepala daerah pada 2022 dan 2023.
Peruri teken nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri
Pengikatan komitmen kerja sama ini dalam rangka mendukung pengembangan transaksi digital yang dijalankan oleh pemerintahan secara nasional.
Kemendagri minta pemda dorong kemudahan berusaha
Berdasarkan data Indeks Inovasi Global, regulasi kemudahan berusaha di Indonesia berada di peringkat 81 dari 135 negara.
Kemendagri: Realisasi APBD 2021 capai Rp1.115 triliun
Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding 2020 yang hanya sebesar Rp1.050,93 triliun atau 92,48%.
PPKM diperpanjang, 1 kabupaten di Jatim level 3
DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali, masuk dalam kategori level 2.
Mendagri minta daerah tidak tergantung pada transfer pusat
Kapasitas fiskal daerah yang tinggi ditandai dengan PAD yang lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Mendagri dikritik atas aturan penggunaan PeduliLindungi
Sanksi terhadap seseorang yang tidak menggunakan PeduliLindungi dianggap tidak tepat.
Kemendagri kaji usulan Serangan Umum 1 Maret sebagai hari besar nasional
Presiden Jokowi melalui Mensesneg menunjuk Kemendagri sebagai kementerian yang bertugas untuk menindaklanjuti usulan tersebut.
Kemendagri: Belanja perjalanan dinas pemda se-Indonesia capai Rp38,1 triliun
Belanja perjalanan dinas seharusnya hanya diperuntukkan mengecek secara langsung bagaimana kondisi dan fakta-fakta secara lapangan.
Kemendagri terbitkan 1.168 dokumen kepedudukan bagi masyarakat adat Baduy
Masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar disebut mengikuti pelayanan dengan antusias dan tertib protokol kesehatan.
Kemendagri: Realisasi belanja APBD pemda belum optimal
Kemendagri berharap, pemerintah daerah (pemda) dapat mengejar ketertinggalan realisasi belanja APBD
Kemendagri: Kunci peningkatan investasi di daerah adalah sinkronisasi kebijakan
Investasi di daerah berjalan kalau penyelenggaraan peraturan di daerah perlu diharmonisasikan.
Omnibus Law diklaim salah satu cara atasi over regulasi
Berdasarkan data dari peraturan.go.id, ada sekitar 45.443 peraturan perundang-undangan mulai dari UU, Perpu, Perpres, hingga Perda.
Kemendagri tegur 83 petahana pelanggar protokol kesehatan
Hanya segelintir incumbent yang berkomitmen menerapkan protokol kesehatan.
